Rabu, 12 Agustus 20

Terlalu Dini, Anggap Pemerintah Dukung ARB

Terlalu Dini, Anggap Pemerintah Dukung ARB

Terlalu Dini, Anggap Pemerintah Dukung ARB

Dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jakarta Utara, Minggu (7/12), politisi Partai Golkar yang ditengarai sebagai pendukung kubu Aburizal Bakrie (ARB), Tantowi Yahya mengatakan bahwa pemerintah akan mendukung pihaknya. Indikasinya adalah ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12).

Dengan asumsi semacam itu, Tantowi yakin Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum dan HAM) akan menerima laporan hasil Munas Bali, sebagaimana sudah digelar kubu ARB pada 30 Nopember sampai 4 Desember 2014 di Nusa Dua. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah benar klaim  Tantowi ini? Dan benarkah ketidakhadiran Mendagri ke acara Munas Ancol yang digelar kubu Agung Laksono dapat diindikasikan Pemerintah tidak mendukung Munas tersebut?

Klaim senada juga dilontarkan politisi Partai Golkar lainnya yang satu kubu dengan Tantowi, yakni Ade Komarudin. Alasannya senada, ketidakhadiran Mendagri di Munas Ancol sebagai indikasi tidak mendukung kubu Agung. Benarkah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lebih dahulu kita pertanyakan , apakah Mendagri hadir saat Munas kubu ARB di Bali? Kalau datang, barangkali pernyataan kedua politisi tersebut sebagian benar. Kalau tidak, ya artinya Mendagri bersikap netral atau tidak berpihak.

Dan seharusnya Mendagri tetap netral, dan sikap semacam itu tentu tidak boleh ditafsirkan mendukung atau tidak mendukung kubu tertentu. Bahkan secara pribadi pun sulit dikatakan jika Mendagri Tjahyo Kumolo mendukung salah satu kubu. Karena Mendagri bukan berasal dari Partai Golkar, dia berasal dari PDIP. Maka sangatlah aneh, jika ada yang mengklaim bahwa Mendagri mendukung kubu tertentu. Dan jangan heran, klaim-klaim semacam itu hampir pasti akan dilakukan semua kubu yang berkonflik.

Tujuannya jelas untuk meraih simpati Pemerintah, sekaligus meyakinkan publik. Persoalannya adalah tinggal bagaimana sikap para kubu selama ini terhadap pemerintah. Seperti kita ketahui kubu ARB menyatakan akan menolak Perppu Pilkada. Akan halnya kubu Agung Laksono dalam pandangan umum di Munas Ancol menyatakan mendukung mendukung Perppu Pilkada.

Dan kita tahu pemerintah menghendaki agar Perppu Pilkada itu menjadi undang-undang (UU). Pertanyaan dan persoalannya dengan pemerintah punya kepentingan soal Perppu Pilkada, kira-kira mereka lebih condong kemana? Tidak hanya soal Perppu Pilkada, kubu ARB juga menyatakan akan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara kubu Agung menyatakan perlunya membubarkan koalisi tersebut.

Padahal kita tahu selama ini kubu KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selalu berseberangan. KIH adalah kubu pemerinah dan KMP mengklaim diri mereka sebagai partai-partai penyeimbang. Kembali di sini kita pertanyakan, kira-kira Pemerintah akan mendukung siapa?

Di pemerintah saat ini ada kader Golkar yang cukup mumpuni, yakni Jusuf Kalla (JK). Dan selama ini justeru kubu Agung yang cukup dekat. Akan halnya ARB, jarang bisa nyambung dengan JK. Jadi, kesimpulannya anda bisa nilai sendiri. (Arief Turatno wartawan senior)

 

Related posts