Jakarta, Obsessionnews.com –
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah RI segera melakukan tindakan nyata di lapangan dengan tindakan yang tegas, terarah, dan terukur terhadap segala upaya siapa pun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.
“Saya minta pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard Tiongkok yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI,” kata Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima obsessionnews.com Jumat (3/1/2020) malam
Menanggapi statemen juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT Cheng Shuang pada Selasa (31/12/2019), bahwa mereka punya kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan, yang posisinya dekat Natuna, Kepulauan Riau, yang dianggap Indonesia masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI, Kharis menilai semua ada aturan hukumnya, bukan asal klaim.
“Silakan mereka klaim, tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 mil laut itu jelas wilayah Republik Indonesia,’ tegas anggota Fraksi PKS DPR ini.
Kharis juga meminta keseriusan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang baru-baru ini pulang dari kunjungan kerja ke sejumlah negara, salah satunya Tiongkok, untuk lebih serius dan segera membangun System Marine Surveillance.
“Saya minta kepada Pak Menhan agar sistem itu segera diintegrasikan, sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia, agar mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia,” tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa tengah 5 atau Solo Raya ini. (arh)
