Jakarta, Obsessionnews – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemberitaan dan Informasi hasil Munas Ancol, Leo Nababan, merasa senang pihaknya menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang acara sosialisasi penggunaan aplikasi pencalonan kepala daerah. Kata Leo, ini menandakan jika KPU mengakui kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
“Ini menandakan bahwa KPU tetap akui SK Menkumham yaitu Agung Laksono untuk Pilkada setelah kita banding,” ujar Leo di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Selasa (19/5/2015).
Menurut Leo, tidak ada masalah dengan kepengurusan Partai Golkar Agung Laksono, meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie. Buktinya kata dia, Agung kerap mendapat undangan dari pemerintah untuk menghadiri acara kenegaraan mewakili Partai Golkar.
Lagipula, putusan PTUN dianggap tidak sepenuhnya benar. Karena itu pihaknya sepakat mengajukan banding. Menurut Leo, ada tiga hal yang tidak masuk akal dalam putusan tersebut, yakni ultrapetitanya melampaui batas, penggugat menghidupkan kembali hasil Munas Riau. Padahal kata Leo, Munas Riau sudah didomisionerkan oleh Munas Bali ataupun Munas Ancol.
”Tapi hakim menghidupkan kembali padahal tidak diminta dalam gugatan,” terangnya.
Kemudian lanjut Leo, di Petitum juga tidak berbicara siapa yang berhal mengikuti Pilkada. Namun, majelis hakim PTUN yang diketuai oleh Tegus Setya Bhakti mengatakan yang berhak mengikuti Pilkada adalah Aburizal. “Jadi jauh sekali. Istilah menteri terlalu bersemangat,” jelasnya.
Diketahui sore ini, kubu Agung akan mengadakan rapat pimpinan nasional di kantor DPP. Salah satu yang dibahas dalam rapat tersebu adalah menyikapi putusan PTUN yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie, dan juga konsolidasi menyiapkan agenda nasional yaitu pelaksanaan Pilkada. (Albar)
