Rabu, 20 Oktober 21

Terima Audit BPK, Komisi II DPR Minta Pilkada Serentak Ditunda

Terima Audit BPK, Komisi II DPR Minta Pilkada Serentak Ditunda

Jakarta, Obsessionnews – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman meminta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 ditunda. Sebab, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan hasil audit yang menyimpulkan Pilkada belum siap.

Ketidaksiapan itu berkaitan dengan anggaran Pilkada yang belum tersedia secara keseluruhan. Kemudian, sumber daya manusia atau infrastruktur yang juga dinyatakan belum siap.‎ Untuk itu, demi mencapai hasil yang maksimal, Komisi II merekomendasikan Pilkada serentak ditunda.

“Jadi rekomendasi kami kepada Presiden nanti Pilkada serentak belum siap. Ini merujuk dengan temuan BPK. Saya siap menjelaskan ini kepada Presiden kalau diundang nanti,” kata Rambe seusai rapat bersama Pemimpin DPR, BPK, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Menurutnya, dalam 10 temuan BPK, terjadi ketidak konsistenan antara laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan BPK. Namun, ia bersyukur audit ini sudah rampung sebelum Pilkada dijalankan, sehingga pihaknya bisa melakukan pengawasan secara langsung.

“Jadi, jangan sampai penyelenggara ini siap-siap saja, tidak jelas. Seperti orang yang ditanya mau masuk surga semua bilang siap,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menilai kepercayaan Komisi II menjadi menurun terhadap Pilkada serentak. ‎Lantaran ada banyak masalah seperti, pembentukan panitia adhoc pengawas Pilkada tidak sesuai jadwal, dimana SDM yang ditemukan tidak memenuhi kualitas. Belum lagi anggaraan pengawasan dan pengamanan Pilkada yang juga belum memadai.

Sehingga, dia mempertanyakan apakah hasil pemeriksaan terhadap persiapaan Pilkada 2015 oleh BPK ini sudah di konfirmasi ke KPU, Bawaslu dan Polri. “Saya mau tanya, apakah ini sudah dikonfirmasi ke KPU? Soalmya semua menyatakan siap-siap, Mulai dari Polri, KPU, Bawaslu, pemerintan menyatakan siap,” ungkapnya.

Dia menambahkan, hasil laporan BPK ini nantinya akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk dibicarakan secara matang dan selanjutnya disampaikan ke Presiden. “Kalau serentak ya jalan semua. Tidak ada yang maju tidak ada yang mundur. Jadi kalau ada yang siap jalan, kalau tidak siap tahun 2017. Ini bukan semangat Pilkada yang kita buat dalam UU Pilkada,” tegasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.