Selasa, 27 September 22

Terbentur Konstitusi, JK Tak Bisa Lagi Jadi Cawapres

Terbentur Konstitusi, JK Tak Bisa Lagi Jadi Cawapres
* Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Jakarta, Obsessionnews.com – Tingginya elektabilitas Wakil Presiden Jusuf Kalla menurut survei Litbang Kompas membuka peluang JK untuk maju kembali sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Namun, menurut Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, pencalonan kembali JK sangat mustahil terjadi, karena terbentur oleh aturan dalam UUD 1945.

“Masa jabatan Pak JK (Jusuf Kalla) dibatasi dua periode oleh UUD. Maka harus dilakukan amandemen UUD,” kata Baidowi, Rabu (25/4/2018).

Hanya saja, PPP tak sepakat bila dilakukan amandemen UUD 1945. Menurut dia, UUD 1945 merupakan hal yang sakral sehingga tak bisa diamandemen begitu saja hanya untuk kepentingan politik praktis.

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengalami hal yang sama. SBY di akhir masa jabatannya pada periode kedua juga memiliki elektabilitas yang tinggi.

Namun, ungkap dia, saat itu tak ada upaya mengamandemen UUD 1945 agar SBY bisa maju kembali. Konstitusi mensyaratkan seorang presiden atau wakil hanya menjabat dua periode.

“Batasan periode presiden (dan wakil presiden) diatur dalam UUD. Selama dalam UUD tidak diubah, judicial review Pemilu ke MK (Mahkamah Konstitusi) kaitan syarat periodesasi pasti ditolak,” papar dia. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.