Jumat, 28 Januari 22

Tepat, Pembentukan Tim Evaluasi Dana Desa Meski Telat

Tepat, Pembentukan Tim Evaluasi Dana Desa Meski Telat

Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam berpendapat, ide pembentukan Tim Evaluasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah adalah sangat tepat dalam merespons semakin maraknya penggunaan APB Desa secara tidak bertanggung jawab dan kian banyaknya kasus yang bersumber atau diakibatkan oleh program pembangunan desa.

“Kalau boleh jujur dan kalau kita runtut dari awal, terbentuknya UU Desa tidaklah ditindaklanjuti secara tepat oleh Pemerintah, baik tindak lanjut dalam regulasi, kelembagaan, koordinasi di tingkat pusat dan daerah, maupun dalam 7 hal pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan desa,” tandas Muqowam, Jumat pagi (4/8/2017).

Sebelumnya, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Rabu (2/8), menggelar Rakornis terkait ide pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa, akibat belum optimalnya pemanfaatan dana desa. Meski sudah memasuki tahun ketiga dan menelan dana hingga Rp100 triliun, beberapa data menunjukkan bahwa kesenjangan antara desa dan kota masih relatif besar. Bahkan, tidak berubah baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya dana desa.

Menanggapi hal ini, Muqowam mendukung pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa. “Jikalau lah… kesadaran Pemerintah muncul, walaupun sudah terlambat, dan lebih baik daripada tidak ada kesadaran, maka langkah strategis yang diambil antara lain kembalikan program dan kegiatan pembangunan desa di Indonesia kepada ruh, political will dan misi visi pembentukan UU Desa,” tutur Ketua Komite I DPD RI.

“Ini penting, mengingat pengamatan kritis saya bahwa apa yang diprogramkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah hampir secara keseluruhan melenceng dari nawaitu dan ruh pembentukan UU Desa,” tambahnya.

Langkah lain yang harus dilakukan Pemerintah, lanjut Muqowam, Tim yang akan dibentuk jangan hanya soal Dana Desa. “Dana Desa adalah bagian dari proses Pembangunan Desa dan masyarakatnya. Dan kalau hanya dana desa, maka terkesan kuat Pemerintah hanya akan menyalahkan desa, utamanya terkait dengan stakeholder utamanya. Ini gak fair. Padahal menurut saya, sebagaimana saya katakan di atas, bahwa regulasi dan lainnya tersebut yang menjadi kewajiban Pemerintah, banyak yang tidak sesuai dengan norma yang ada dalam UU Desa,” ungkapnya.

“Saya menyadari bahwa Pemerintahan hari ini cukup apresiatif dalam hal semangat, tetapi Pemerintah harus mampu dan mau melakukan pembenahan yang mendasar, tidak hanya terkait dengan dana desa. Toh Pemerintah Pusat juga ikut berkontribusi pada belum harmonisnya pembangunan desa, Coba perhatikan masih belum connectnya institusi kelembagaan serta aturan yang ada,” tandas mantan Ketua Komisi V DPR RI. (Red)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.