Sabtu, 4 Februari 23

Temuan Ombudsman Soal SPKT Jadi Cambuk Polda Metro Jaya

Temuan Ombudsman Soal SPKT Jadi Cambuk Polda Metro Jaya
* Ilustrasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). (foto: website Polri)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menerbitkan paket reformasi kebijakan tidak adanya pungutan liar (pungli). Melalui paket kebijakan tersebut pemerintah berharap bisa memulihkan kepercayaan publik tentang pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara kepada masyarakat.

Namun, kebijakan itu bisa tercoreng oleh oknum-oknum aparat hukum yang diduga melakukan pungli. Baru-baru ini Ombudsman RI telah melakukan investigasi dalam pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polsek dan Polres wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasilnya, Ombudsman menemukan ada potensi dugaan maladministrasi atau pungli dalam pengurusan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK).

“Potensi maladministrasi yang kerap terjadi dalam SPKT ialah pemohon menanyakan apakah terdapat biaya terhadap pengurusan SKTLK, kemudian petugas tidak menegaskan gratis justru menjawab dengan perkataan ‘terserah, seikhlasnya,” kata Anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

Menurut dia, ketidakjelasan ini membuat masyarakat dapat terpancing memberikan uang sebagai bentuk rasa terima kasih atas pelayanan tersebut.

Temuan Ombudsman RI berdasarkan hasil investigasinya dalam pelayanan SPKT tersebut menjadi ‘kritikkan pedas’ untuk Polda Metro Jaya. Hal itu harus dijadikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak Polda Metro Jaya.

Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Metro Jaya Kombes Komarul Zaman yang mengakui adanya kemungkinan potensi pungli dalam pelayanan SPKT di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Komarul menyebut hasil investigasi Ombudsman itu menjadi cambuk bagi jajaran Polda Metro Jaya. Komarul pun memberikan apresiasi positif apa yang telah dilakukan oleh Ombudsman itu.

“Terima kasih. Ini menjadi kritik, menjadi hal yang baik untuk kami, bahkan dicambuk untuk kami berbenah,” ujar Komarul di kantor Ombudsman RI.

Komarul menyebut akan segera melaporkan hasil investigasi Ombudsman itu kepada pimpinannya.

Setelah itu, mereka akan mengecek pelayanan SPKT di markas-markas polisi yang ada di Polda Metro Jaya.
Menurut Komarul, Komisi Kode Etik Profesi Polri pasti menindak tegas aparat polisi yang terbukti melakukan pungli. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.