Minggu, 26 Mei 19

TEMPO Ungkap Ahok Terima Uang e-KTP

TEMPO Ungkap Ahok Terima Uang e-KTP
* Majalah TEMPO edisi 13 Maret 2017 mengungkan nama para penerima uang e-KTP.

Jakarta, Obsessionnews.com – Pekan lalu, Kamis (9/3/2017) digelar sidang perdana kasus korupsi KTP berbasis elektronik atau e-KTP di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (9/3/2017). Kasus korupsi e-KTP yang terjadi pada tahun 2011-2012 tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Nilai proyek multiyears pengadaan e-KTP lebih dari Rp 6 triliun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaan menyebut nama-nama yang terdiri dari tiga kelompok, yakni birokrat, politikus (anggota Komisi II DPR), dan korporasi.
‎‎
Berikut ini para pihak yang disebut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aliran dana proyek e-KTP dalam surat dakwaan:

1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta
2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta
3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta
4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu
5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta
6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta
7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta
8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta
9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu
10. Mirwan Amir USD 1,2 juta
11. Arief Wibowo USD 108 ribu
12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar
13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta
15. Mustoko Weni USD 408 ribu
16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu
17. Taufik Effendi USD 103 ribu
18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu
19. Miryam S Haryani USD 23 ribu
20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu
21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu
22. Yasonna Laoly USD 84 ribu
23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu
24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu
25. Ade Komarudin USD 100 ribu
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar
27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar
28. Marzuki Ali Rp 20 miliar
29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892
30. 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu
31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260
33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102
34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022
35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakanholding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122
36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862
37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362
38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36

Khusus nomor 30 jaksa tidak menyebutkan nama ke-37 anggota Komisi II DPR RI. Namun, Majalah TEMPO edisi 13 Maret 2017 mengungkapkan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok termasuk salah seorang dari 37 anggota Komisi II DPR yang menerima uang e-KTP. Hal itu berdasarkan penelusuran TEMPO, yakni pemberian disebut beberapa tahap sepanjang 2011. Kesaksian adanya pemberian ini disampaikan M Nazruddin dan anggota Komisi Pemerintahan DPR saat itu, Miryam S. Haryani. TEMPO menjelaskan nama ke-37 anggota Komisi II DPR diambil dari risalah rapat Komisi itu sepanjang 2011.

Seperti diketahui, Ahok terpilih menjadi anggota DPR dari Golkar pada Pemilu 2009 untuk periode 2009-2014. Ia ditempatkan di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Jumlah anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 sebanyak 50 orang ditambah satu ketua.

Ahok mengundurkan diri sebagai anggota DPR pada 2012, karena saat itu pindah ke Partai Gerindra dan maju sebagai calon wakil gubernur DKI dan mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Jokowi-Ahok memenangkan Pilkada 2012 tersebut. Tahun 2014 Ahok naik kelas menjadi gubernur,  menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI.

Sebelumnya, pengamat politik Network For South  East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, mengatakan kepada Obsessionnews.com, Kamis (9/3), nama Ahok ada dalam nomor 30, meski tak disebutkan dalam dakwaan.

“Seluruh anggota Komisi II DPR diduga terima duit dan koruptif.  Jaksa penuntut umum  tidak menyebutkan satu -persatu anggota Komisi II yang tergolong bukan  aktor utama. Ahok bukan aktor utama saat Itu, karena bukan Ketua Fraksi Golkar dan bukan juga pimpinan Komisi II atau juga anggota Panitia Anggaran. Jaksa menyebutkan nama Ahok pada nomor  30, digabung dengan lain-lain,” kata Muchtar.

Menurut alumnus Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986 ini, modus korupsi e-KTP tersebut  tergolong bentuk korupsi  sandera negara. Yakni telah terjadi korupsi pada tahap awal kebijakan anggaran dan politik di DPR, kemudian dilanjuti pengadaan barang dan jasa melibatkan penguasa negara, legislatif dan juga dunia usaha.

Sebelumnya, nama Ahok masuk dalam dokumen kesimpulan rapat pembahasan proyek pengadaan e-KTP. Dokumen tersebut merupakan barang bukti yang sedang diteliti oleh penyidik KPK.

Hal itu diketahui saat mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa merampungkan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Selama enam jam diperiksa, Agun mengaku dikonfrontir mengenai dokumen-dokumen hasil rapat Komisi II terkait e-KTP.

“Ditanya rapat-rapat saja, kan ada dokumen-dokumen itu ditanya (penyidik). Sebagai Komisi II ada (Ahok ikut rapat),” ungkap Agun sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2016). (Lengkapnya baca di sini). (arh)

Baca Juga:

Kasus e-KTP , Nama Ahok Ada di Nomor 30

KPK Selidiki Uang Rp30 Miliar untuk Teman Ahok

Urus Busway Saja Ahok Tak Mampu

Ahok dan Kasus Banjir Jakarta

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.