Jakarta, Obsessionnews- Relawan independen dengan tujuan untuk pemilu yang memajukan calon independen, sebaiknya dapat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Agar bisa diaudit dan dimintai data pemasukan dan pengeluarannya.
Karena selama ini belum ada ketentuan bahwa relawan independen harus melapor perolehan dana ke KPU.
Hal ini dirasa penting karena belakangan muncul dugaan aliran dana Rp 30 Miliar ke Teman Ahok, relawan yang bertujuan mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk maju ke Pemilu DKI 2017 melalui jalur independen.
Dana tersebut diduga mengalir dari pengembang yang melaksanakan proyek reklamasi pantai utara Jakarta.
Isu ini dihembuskan oleh anggota DPR Fraksi PDIP, Junimart Girsang. Kemudian dimuat oleh Tempo, salah satu media nasional.
Sampai sekarang KPK masih menelusuri betul tidaknya info ini.
Anggota Indonesia Corruption Watch, Almas Sjafrina, didampingi Masyukurudin Hafiz dari Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat, dan Heroik Pratama dari Perludem pada wartawan di Jakarta pada Jumat (24/6/2016) mengatakan mereka mendukung KPK untuk menyelidiki hal ini.
Tapi mereka mengatakan, sejauh ini Teman Ahok ada laporan dan masuk dan keluar, sehingga bisa dinilai transparan.
Menurut mereka, relawan tidak sepenuhnya murni, paling tidak harus ada pengganti transport dan makan. Itu dinilai wajar, asal ada transparansinya, termasuk siapa yang menyumbang.
Menurut ICW, relawan untuk tujuan calon pemilu independen sebaiknya mengumpulkan dana dari mereka sendiri, kemudian bisa menarik dana publik, yang diumumkan secara berkala.
Dan sebisa mungkin menerapkan aturan penyumbang dana yang sudah diatur dalam UU Pemilu, yaitu maksimal Rp 75 juta untuk perorangan, dan Rp 750 juta untuk lembaga.
ICW, JPRR dan Perludem menilai, hal ini penting untuk dilakukan, agar relawan yang sedianya berjuang untuk calon yang disukai rakyat, dikhawatirkan malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. @baronpskd
