Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan. ia merencanakan negaranya mundur dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mulai menyelidiki perang melawan narkoba dengan kebijakan tembak di tempat.
“Tampaknya ICC digunakan sebagai alat politik melawan Filipina,” kata Duterte.
Dia juga mengecam yang disebutnya sebagai ‘serangan tidak beralasan’ dari PBB.
Bulan Februari, ICC memulai penyelidikan tentang dugaan kriminal terkait dengan upaya Filipina memberantas perdagangan narkoba dengan kebijakan menembak mati para terduga pengedar narkoba.
Kepala jaksa penuntut ICC, Fatou Bensouda, mengatakan pengadilan akan mengkaji laporan-laporan tentang pembunuhan tanpa proses hukum.
Duterte mengatakan Filipina akan ‘segera’ ke luar dari ICC namun pengadilan tersebut mengatakan prosesnya memerlukan waktu satu tahun setelah pemberitahuan untuk mundur secara resmi.
PBB pun dikecam Duterte
Sebuah pernyataan dari pemerintah Filipina mengatakan penyelidikan ICC sebagai ‘pelanggaran proses hukum’
Presiden Duterte juga mengecam hal yang disebutnya sebagai ‘serangan yang tidak beralasan, belum pernah terjadi, dan memalukan’ dari PBB kepada dia dan pemerintahannya.
“Tindakan yang dituduhkan kepada saya bukan genosida dan juga bukan kejahatan perang. Kematian terjadi dalam proses operasi kepolisian yang sah yang tidak bertujuan untuk membunuh.”
Pernyatan itu bertolak belakang dengan komentar-komentar Duterte terkait perang melawan narkoba, termasuk kesiapannya untuk ‘membantai’ para pengedar maupun korban narkoba.
Kampanye Filipina untuk membasmi narkoba itu, menurut polisi, sudah menewaskan sedikitnya 4.000 terduga sejak Presiden Duterte berkuasa tahun 2016 lalu. Namun para pegit hak asasi manusia memperkirakan jumlah yang sebenarnya jauh lebih tingi.
Dunia internasional mengecam cara Filipina dalam mengatasi narkoba tersebut.
Fatou Bensouda pertama kali mengatakan ‘amat prihatin’ dengan laporan tentang pembunuhan tanpa proses hukum pada Oktober 2016, sekitar empat bulan setelah Presiden Duterte berkuasa dengan kampanye memberantas pengedar narkoba.
Dan bulan lalu, ICC mengumumkan penyelidikan awalnya sementara Dewan Hak Asasi PBB mempertanyakan ‘catatan hak asasi manusia Filipina dan meminta negara itu menerima seorang pelapor khusus PBB’.
ICC hanya campur tangan dalam masalah di sebuah negara jika pihak berwenang tidak bisa atau tidak mau mengambil tindakan. Namun karena tidak memiliki satuan polisi sendiri, ICC harus mengandalkan sumber daya setempat dalam menangkap maupun membawa tersangka ke pengadilan di Den Haag.
Secara teori penarikan mundur dari ICC tidak akan menghentikan penyelidikan atas dugaan kejahatan yang terjadi pada saat Filipina masih menjadi anggota namun praktisnya akan menimbulkan kesulitan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat.
Saat ini, tercatat 123 anggota ICC, termasuk Filipina, sementara Amerika Serikat belum meratifikasi traktatnya dan beberapa negara -seperti Cina, India, serta Turki- tidak pernah menandatanganinya.
Bagaimanapun, pengunduran diri dari ICC tampaknya membutuhkan pengesahan dari Senat Filipina, yang megeluarkan sebuah resolusi menyatakan penarikan mundur dari traktat-traktat internasional akan sah jika mendapat persetujuan Senat, seperti dilaporkan media Filipina.
Konstitusi Filipina menyebutkan bahwa penerapan traktat internasional tidak bisa dicabut tanpa dukungan presiden dan Senat. (bbc.com)
