Obsessionnews.com – Hasil survei Timur Barat Research Center (TBRC) mendapati kepuasan publik pada pemerintah yang tertinggi terletak pada bidang Ekonomi kemudian Hukum, Politik dan Keamanan. Nilai kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang Ekonomi mencapai 83,7 persen pasca Covid-19 yang tidak puas hanya 16,3 persen.
Direktur Eksekutif Survei TBRC Chaerudin Affan mengatakan, untuk bidang politik dan keamanan mencapai 77,6 persen. Sementara itu, sebanyak 22,4 persen responden yang menyatakan tidak puas.
Kemudian, tingkat kepuasan untuk kesejahteraan sosial. Sebanyak 79,7 persen responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang sosial, dan 20,3 persen mengatakan belum puas.
Chaerudin menyebutkan, untuk tingkat kepuasan publik pada bidang hukum mencapai 63,2 persen dan yang tidak puas sebanyak 36,8 persen.
Baca juga: Airlangga Spirit Perjuangan Kader Muda Golkar Menangkan Pemilu 2024
Terkait Kesan dan pendapat masyarakat tentang kinerja penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi, Kejaksaan Agung menjadi institusi penegak hukum yang dikesankan paling bisa dipercaya dan memuaskan kinerjanya oleh publik, di mana hasil survei menunjukan sebanyak 81,2 persen responden percaya dan puas dengan kinerja Kejaksaan Agung, kemudian disusul oleh Institusi Polri di mana sebanyak 79,1 persen responden percaya dan puas dengan kinerja Polri.
“Kemudiaan institusi Peradilan atau Mahkamah Agung sebanyak 62,6 persen responden percaya dan puas dan diurutan terakhir KPK tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang memberikan kesan percaya dan puas hanya 54,2 persen responden,” kata Chaerudin dalam keterangannya, Senin (27/3/2023).
Hasil survei ini juga menunjukkan faktor-faktor yang menjadi keinginan dan pertimbangan publik, dalam memilih sosok capres untuk memimpin Indonesia sepanjang periode 2024-2029. sebanyak 70,9 persen menyatakan faktor yang paling dipertimbangkan dan diiingini publik paling tertinggi adalah kemampuan tokoh bakal Presiden RI penganti Jokowi mampu dan teruji dalam mengatasi masalah-masalah perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, faktor lain yang juga dipertimbangkan publik secara signifikan dalam menentukan pilihan Capres adalah rekam jejak dan prestasi Capres, yakni sebesar 18,2 persen kemudian sebanyak 10,9 persen publik menyatakan Faktor-faktor primordial seperti agama dan latar belakang suku bangsa yang jadi pertimbangan memilih capres.
Terkait Prilaku sosiologis kultural, maka hasil survei di temukan bahwa, mayoritas masyarakat atau 89,7 persen responden lebih memilih calon presiden atau capres yang mengusung nilai toleransi dan enggan memilih capres yang memainkan politik identitas dan sebanyak 4,7 persen responden memilih Capres yang membawa tema politik Identitas sementara sebanyak 5,6 tidak menjawab.
“Berkorelasi secara politik. Perilaku sosiologis kultural akhirnya berkorelasi pada perilaku pemilih ketika di dalam urusan pemilihan politik,” kata Chaerudin.
Baca juga: FOTO Kunjungan Airlangga dan Menperin ke Hyundai Sustainable Space di GJAW 2023
Dalam riset ini, publik lebih dominan memilih partai politik yang secara ideologis memperjuangakan nilai-nilai inklusif. Hal ini memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat elektabilitas Partai Golkar saat 2.280 responden diminta memilih partai politik peserta pemilu seandainya pemilu digelar saat ini.
“Sebanyak 22,3 persen responden memilih Partai Golkar. Untuk PDI Perjuangan 15,8 persen, Gerindra 14,7 persen, Demokrat 7,2 persen, NASDEM 5,4 persen, PKB 5,1 persen, PKS 4,2 persen, Perindo 4,1 persen, PPP 2,2 persen, PAN 1,8 persen kemudian gabungan elektabilitas parpol peserta pemilu lainnya hanya 5,1 persen dan tidak memilih sebanyak 12,1 persen,” ungkapnya.
Jika Pemilu digelar saat ini Partai Golkar menjadi partai yang tingkat keterpiihannya paling tinggi dari parpol lain karena kesan di publik Golkar selalu mengedepankan politik yang santun dan damai menjelang Pemilu 2024, dan menjaga stabilitas politik dan lebih fokus pada permasalahan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Golkar berhasil mengimplementasikan politik yang santun, damai, politik yang di tengah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Berbeda kesan masyarakat terhadap parpol lainnya seperti PDI Perjuangan, Gerindra ,Nasdem, PKB dari terpaan info info di medsos dan media mainstream terkesan sering gaduh dan gagal mengimplementasikan politik santun dan politik inklusif,” ujarnya.
Dari hasil penelitian tersebut menjadi alasan TBRC masukan 5 tokoh yang menjadi tokoh yang punya kans besar untuk maju sebagai Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, KIB (GOLKAR-PAN-PPP), KIR (Gerindra -PKB) dan Koalisi Perubahan (Nasdem-PKS-Demokrat) Didalam poin kepemimpinan negara yang dipilih masyarakat yang diwakili oleh 2.280 responden dalam survei ini menunjukkan tokoh yang selama ini dikesankan mengusung nilai inklusif mendapat suara terbanyak.
“Hasilnya Airlangga Hartarto menempati posisi pertama dengan tingkat keterpilihan sebesar 34,6 persen disusul Prabowo Subianto 28,2 persen dan Anies Baswedan 7,6 persen, Ganjar Pranowo 7,2 persen dan Puan Maharani 6,8 persen dan tidak memilih sebanyak 15,6 persen,” ucapnya.
Airlangga unggul dalam kategori atribusi kepemimpinan sebagai sosok yang mampu mengelola perekonomian nasional yang berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat sebesar 89,3%, mampu diterima semua kalangan 88,3%, menjaga toleransi 88,7% dan mendorong solidaritas sosial 87,8%. Sementara Prabowo unggul dalam atribusi menjaga stabilitas keamanan 67,2% dan menguasai persoalan politik luar negeri 49,2 %.
Baca juga: Airlangga Ungkapkan Golkar dan Nasdem Perkokoh Komitmen Dukung Penuh Pemerintahan Jokowi
Survei TBRS dilakukan pada periode 7-21 Maret 2023. Survei digelar di 33 provinsi yang melibatkan 2.280 responden yang sudah memiliki hak pilih atau sudah berusia 17 tahun. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,01 persen.
Sementara itu, Direktur eksekutif, Research Center for Forensic Accounting (Rcfra) Banten, Bambang Arianto menanggapi hasil survei TBRC, terkait kepuasan publik pada pemerintah yang tertinggi terletak pada bidang Ekonomi kemudian Hukum, Politik dan Keamanan.
Dia mengatakan, Airlangga Hartarto berkinerja bagus dalam hal penguatan fundamental ekonomi bangsa, bahkan saat pandemi, beliau mengulirkan berbagai program stimulus agar ekonomi nasional kembali pulih.
“Ada prakerja, ada bantuan untuk UMKM sehingga stimulus tersebut jelas mendongrak ekonomi rakyat yg tengah berhenti akibat pandemi,” kata Bambang.
Dia menjelaskan, Jokowi telah mempercayai Airlangga yang mampu bangkitkan ekonomi dan melewati krisis ekonomi saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia beberapa waktu lalu.
“Berkat kebijakan ekonomi Airlangga, sektor UMKM kita tumbuh meski selama pandemi sangat terpuruk,” ungkap Bambang.
Dia melihat, suara pengusaha dan masyarakat tentu ingin ada sosok pemimpin yang bisa membuat ekonomi indonesia kian bertumbuh, apalagi saat ini diperlukan kebijakan yang taktis agar ekosistem ekonomi digital semakin bagus dan bisa berkontribusi untuk memperkuat ekonomi rakyat.
“Saya melihat elektabilitas Golkar semakin moncer saat dipegang pak Airlangga. Airlangga bisa bagus dalam pola kepemimpinan, terutama diakar rumput, simpatisan dan bisa menyatukan berbagai faksi yang ada. Kemudian tidak lupa pak airlangga konkret dalam menciptakan kebijakan ekonomi berbasis rakyat,” ucapnya.
Namun, soal kepuasan terhadap Jokowi, menurut dia, mayoritas publik puas karena Jokowi fokus pada penguatan infrastruktur dan pengembangan SDM anak bangsa saat ini. Tetapi kelemahan masih pada koordinasi antar sektor yang terkadang belum jalan.
“Hal ini yang membuat kebijakan Jokowi masih belum berjalan diaras terbawah. Apalagi masih banyak kepala daerah yang belum mampu untuk berkolaborasi,”imbuhnya.
Tak hanya itu, Bambang melihat elektabilitas Golkar semakin moncer saat dipegang Airlangga. (Poy)
