Kamis, 29 Oktober 20

Partai Suruh Anggota DPR Menggarong Uang Negara?

Partai Suruh Anggota DPR Menggarong Uang Negara?

Tawaran Solusi Masalah Sistem Kepartaian

Oleh: Mohammad Hatta Taliwang, Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IESPH)

Setelah 4 seri tulisan sebelumnya dimana saya telah mengkritisi sistem kepartaian yang tidak demokratis, diprivatisasi sekelompok keluarga, nepotis, kolutif dan lain-lain maka kini saya tawarkan solusi (meskipun ini sudah saya tulis sudah lebih dari 5 tahun lalu tapi tak ada salahnya saya ulangi lagi demi terbangunnya demokrasi yang lebih berkualitas).

MEMBANGUN SISTEM KEPARTAIAN YANG SEHAT

Perubahan mestilah dimulai dari perbaikan sistem kepartaian. Partai tak boleh dibiarkan dalam kendali sekelompok keluarga berkuasa/ beruang/ pemilik modal. Karena partai alat perjuangan rakyat bukan sebuah CV. Bukan alat perjuangan sekelompok keluarga.

Karena itu harus dicari sistem pendanaan partai yang bisa membuat partai mandiri dari pengendalian oknum penguasa/ ex penguasa atau sekelompok pemilik modal. Untuk melepas diri dari cengkraman penguasa/ ex penguasa/ pemilik modal maka tahap awal partai hrs dibiayai negara. Tentu dibuat aturan yg masuk akal dan transparan bagaimana proses partai mendapat dana negara. Selanjutnya secara bertahap mengusahakan dana sendiri dari iuran anggota, usaha usaha dari Yayasan atau Badan Usaha milik partai dll bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat.

Manfaat partai yang dananya mandiri/dibiayai negara

1.Tak ada hegemoni/dominasi individu pemilik kuasa/ modal di partai. Demokrasi di internal partai terjadi

2.Setiap kader terbaik punya peluang jadi Ketua partai, jadi capres dll, meskipun dana pribadinya terbatas. Salah satu sebab mengapa banyak kader partai berkualitas tidak muncul ke publik, karena mereka yang berkarakter, yang cerdas, sering terganjal di persainngan internal partai, karena umumnya mereka yang baik baik itu tidak pandai menjilat, tidak banyak uang setoran ke “bos” partai dan lain-lain. Dengan perbaikan sistem pendanaan dan sistem kaderisasi maka mereka yang berkualitas dan berkarakter punya peluang tampil di publik. Tidak jadi hak prerogatif anggota keluarga tertentu.

3.Keuangan partai bisa diaudit Negara(BPK) dan mendorong keterbukaan. Tidak terjadi penguasaan kekayaan partai semau kelompok “pemilik” partai.

4.Kontrol masyarakat terhadap partai jadi kuat, karena biaya mereka dari APBN/pajak rakyat. Sehingga partai lebih bertanggung jawab ke rakyat. Terjadi transparansi.

5.Daripada partai “dibiarkan” korupsi melalui kadernya di DPR RI dan eksekutif antara 30% sampai dengan sekitar 40% di APBN/APBD, lebh baik mereka dibiayai negara misalnya sekitar 2% dari APBN, tapi publik/negara bisa melakukan kontrol ketat.

6.Dana-dana dari perorangan/perusahaan dikontrol ketat/diaudit dan ada batas maksimum.

7.Iuran anggota digiatkan. Koperasi2 anggota digalakkan, badan usaha partai digiatkan sehingga selalu ada dana taktis yang bisa diaudit

8. Sistim kaderisasi diperbaiki, tak ada promosi karena setoran ke partai/ atau ke oknum partai. Tak ada kader impor hanya karena setoran/fasilitas yang mereka berikan ke oknum atau pengurus partai. Tetapi kader partai “diproduksi” langsung oleh partai.

Karena wewenang Anggota DPR/kader partai sangat BESAR, seperti melakukan seleksi pejabat tinggi : Panglima TNI, Kapolri, Hakim, Dubes dan lain-lainnya maka anggota DPR harus berkualitas.

Rekruitment jadi pejabat negara (Eksekutif/Yudikatif) dari kader partai selayaknya dilakukan oleh KOMISI SELEKSI PEJABAT NEGARA bukan dilakukan oleh DPR sendiri. Itu jeruk makan jeruk namanya. Sehingga banyak pejabat ex DPR yang tidak kompeten. Agar melahirkan pejabat berkualitas/berintegritas. Punishment dan Reward diberlakukan ketat.

Mengapa memperbaiki sistem demokrasi kita harus di mulai dr partai?

Karena partai punya kewenangan besar melalui kadernya di DPR: mengawasi Pemerintah, Menetapkan APBN dan Membuat UU. Juga bersama Presiden menentukan Panglima TNI, Kapolri, Dubes, Hakim Agung, Anggota KPK, BPK dan lain-lain.

Tidak masuk akal sebuah institusi yang begitu besar pengaruh dan kewenangannya bagi sebuah negara, namun dikelola seperti CV atau hak milik pribadi, dengan kualitas pengabdian/pelayanan yang buruk dan kurang bertanggung jawab.

Setelah Pemilu berlangsung dengan mendapat mandat begitu besar dari rakyat, tahu tahu nasib 260 juta rakyat, ditentukan sesuka hati 12 orang Penguasa Partai atau beberapa partai membangun oligarki (Setgab).

Sumber bara api kejahatan di negara ini antara lain adalah terletak di partai dengan sistem kepartaian yang amburadul. Beberapa waktu yang lalu pernah dibeberkan tentang daftar kader partai juara korupsi. Bahkan tingkat kepercayaan rakyat pada partai menurut survei beberapa tahun lalu tinggal 9,4%.

Ke depan, bila partai tetap dengan sistem yang sekarang masih banyak lagi kader partai sebagai “karyawan politik” di DPR akan terjerat kasus korupsi. Bukan karena kemauannya semata tapi kadang karena “tugas partai” untuk menggarong APBN/APBD.

Siapa yang jamin penguasa partai punya kualitas kenegarawanan yang mumpuni dari sistem yang amburadul proses rekruitmennya? Siapa yang jamin “persekongkolan” di Setgab atau oligarki bisa melahirkan kebaikan bagi rakyat/bangsa/negara?

Sehingga mendesak harus dilakukan revolusi dalam sistem kepartaian. Partai harus jadi alat perjuangan rakyat bukan alat konglomerat atau sekelompok keluarga. Partai yang sehat dalam sistem kenegaraan yang sehat akan membawa Indonesia menuju kemajuan

Tak masuk akal partai dapat tugas berat : mencari calon pimpinan negara, kaderisasi calon legislatif dan seterusnya tetapi disuruh juga biayai dirinya. Ya pasti menggarong. Karena itu Negara mesti atur duit partai. Tapi kalau sudah diatur negara tapi masih menggarong juga, ya bubarkan partainya. (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.