Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan belum sepenuh sepakat dengan rencana tujuh proyek pembangunan gedung baru DPR. Bahkan, ia setuju rencana itu dikaji ulang dengan pemerintah bila memang dibutuhkan, agar konsepnya semakin matang.
“Kepastian finalnya kita akan kaji secara mendalam bersama pemerintah. Kalau pemerintah minta dikaji ulang kita setuju,” ujarnya di DPR, Kamis (20/8/2015).
Meski demikian kata Taufik, dikaji belum tentu dibatalkan. Menurutnya, mengkaji itu diperlukan untuk mencari jalan tengah agar pembangunan gedung DPR tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Sebab, rencana ini juga masih dalam tahap meminta pandangan dari berbagai fraksi. Kemudian Badan Anggaran juga belum melakukan pembahasan secara detail. ”Ada semacam format awal baru untuk mengembangkan proyek DPR tentu kita apresiasi, tapi kerangka nya harus transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Adapun, mengenai penolakan Presiden Joko Widodo untuk menandatangani prasasti gedung DPR, dianggap wajar. Sebab, proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan, dan anggaranya belum keluar dan disepakati bersama pemerintah.
“Ini kan baru pembahasan awal, perlu ada pengkajian secara mendetil bahkan pencapaian usulan harus memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas publik,” tandasnya.
Pembangunan gedung baru DPR rencananya menyangkut pembangunan museum, perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian Legislasi, pembangunan ruang anggota DPR dan staf ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1.6 triliun. (Albar)
