Senin, 27 Juni 22

Tantangan Jokowi, Siapkan Lapangan Kerja Buat Pengangguran Terdidik

Tantangan Jokowi, Siapkan Lapangan  Kerja Buat Pengangguran Terdidik

Jakarta – Penduduk Indonesia pada saat ini berjumlah sekitar 250 juta jiwa dan terdiri dari sebagian besar berusia dibawah 30 tahun. Faktanya, muncul pengangguran terdidik, lantaran tak imbangnya antara jumlah kesempatan kerja dengan pencari kerja.

Bonus demografi itu, menjadi tantangan Pemerintahan baru pimpinan Jokowi-JK. Untuk bisa memperdayakan mereka memajukan ekonomi di daerahnya masing-masing. Agar muncul “kantong-kantong” ekonomi baru. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah dewasa muda, remaja, dan anak-anak. Jumlah penduduk yang besar tidak selamanya menjadi masalah dalam sebuah daerah jika mendapatkan penanganan yang tepat.

Selama ini kita tahu bahwa penduduk dalam jumlah besar menimbulkan masalah di kota-kota besar. Misalnya terjadinya pembangunan permukiman liar karena kekurangan tempat tinggal yang terjangkau. Masalah tersebut menghasilkan masalah yang lain, seperti masalah kesehatan karena kekurangan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan menimbulkan masalah beruntun lain pada berbagai sendi kehidupan.

Namun penduduk usia muda merupakan investasi negara yang . Seperti kita tahu penduduk usia muda adalah generasi penerus bangsa yang akan menduduki kursi pemerintahan, penggerak roda perekonomian, penjaga ketahanan negara, pelestari budaya dan masih banyak lagi.

Maka dari itu penduduk usia muda harus mendapatkan perhatian khusus. Perhatian khusus yang dimaksud adalah pembentukan sumber daya manusia yang baik. Pembangunan sumber daya manusia yang baik harus dilakukan mengingat jumlah penduduk yang begitu besar. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin keadaan bangsa Indonesia akan mengalami kemerosotan dalam berbagai sektor

Menurut ekonom Aviliani dalam sebuah diskusi baru-baru ini, mengingatkan, dalam rentang enam tahun ke depan atau pada 2020, Indonesia terancam bakal kebanjiran pengangguran terdidik.

“Ke depan kita akan banyak pengangguran intelek karena sekarang kan pendidikan gratis. Yang sulit itu kesempatan kerja. Pengangguran terdidik akan tinggi,” katanya.

Untuk mencegah itu, dia menyarankan pemerintah untuk menggiatkan sertifikasi pekerja. Saat ini, sebanyak 95 persen pekerja Indonesia belum tersertifikasi.

“Kita jadinya enggak bisa kerja di luar. Orang lain malah bisa nanti kesini. Kita harus sertifikasi seperti bagaimana ahli las mendapat sertifikat internasional,” tegasnya.

Agar optimal, lanjut Aviliani, sertifikasi pekerja sebaiknya diambil alih oleh Kementerian Pendidikan. Sebelumnya ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Dirjen ketenagakerjaan mustinya di pendidikan. Sertifikasi di pendidikan. Sertifikat itu kan seharusnya ketika sekolah. Kalau tidak ada kebijakan berkesinambungan. pengangguran ini bisa jadi masalah jangka menengah dan panjang,” harap dia.

Aviliani menambahkan, penurunan pengangguran saat ini berjalan melambat. Investasi yang tumbuh cenderung padat modal sehingga tidak menyerap banyak tenaga kerja. “Kita ingin investasi menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja formal terus melambat,” tegasnya.

Saat ini, pertumbuhan tenaga kerja formal hanya didorong oleh peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini merupakan efek dari pemekaran daerah yang masif.

“Sedangkan pekerja informal banyak, seperti perempuan kerja tak dibayar cenderung meningkat. Ini pekerjaan rumah untuk membedah kembali angkatan kerja. Padahal kita berharap lebih tinggi pekerja formal dan informal. Informal kadang pendapatan tidak mencapai upah minimum,” tuturnya.

Sedangkan Menko Perekonomian RI, Chairul Tanjung mengatakan, dengan sumber daya manusia yang kualitasnya kurang memadai, Indonesia akan sulit mendorong kemampuan produktivitas, kreativitas, inovasi, kewirausahaan, dan kepemimpinan yang unggul.

Menurut Chairul, dari masalah sumber daya manusia tersebut, dapat diidentifikasi tiga kondisi sisi produksi Indonesia.

Pertama, sektor pertanian yang kurang produktif dan kurang memberikan nilai tambah bagi pelaku sektor pertanian. Kedua, struktur sektor industri yang tidak unggul, dan ketiga, ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tak terbarukan.

“Akar permasalahan sumber daya manusia ini dapat kita analisis dengan melihat karakteristik penduduk dan pekerja Indonesia,” ujar pemilik kelompok bisnis Trans Coorporation itu.

Sedangkan Badan Pusat Statistik Nasional mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tiga tahun terakhir bahkan tidak menyentuh angka 0,7 hal ini berarti pembangunan manusia Indonesia masih tergolong lamban jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga tidak dapat di sangkal jika sering terdapat ungkapan bahwa Indonesia hanya menang kuantitas sumber daya manusia, bukan kualitas.

Jadi, kita tunggu saja gebrakan dari Jokowi-Jk lewat tim ekonominya. Untuk bisa mengoptimalkan bonus demografi tersebut. Sebagai penggerak roda ekonomi, bukannya jadi beban semata. Semoga.

Related posts