Kamis, 8 Desember 22

Tanggapi Pernyataan Wiranto, Jokowi Sebut KPK Lembaga Independen

Tanggapi Pernyataan Wiranto, Jokowi Sebut KPK Lembaga Independen
* Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten.

Serang, Obsessionnews.com – Presiden Jokowi menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di tanah air.

Mulanya Jokowi ditanya wartawan mengenai pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang meminta agar KPK menunda dulu proses hukum calon kepala daerah yang diduga terkait korupsi hingga masa pilkada usai.

“Silakan bertanya ke Pak Wiranto. Yang saya tahu KPK itu independen,” kata Jokowi saat ditanyai wartawan di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Saat ditanya soal ada tidaknya persetujuan atas pernyataan Wiranto, Jokowi tidak memberi penjelasan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya menegaskan bahwa KPK adalah lembaga yang independen.

Sebelumnya Wiranto mengatakan permintaan agar KPK menunda penanganan kasus calon kepala daerah pada masa pilkada bukan paksaan. Wiranto menegaskan hanya menyampaikan imbauan agar KPK tidak dituduh bermain politik terkait pilkada.

Menurut Wiranto, penundaan penanganan kasus tidak berarti perkara yang diduga berkaitan dengan calon kepala daerah disetop. Pengusutan lewat penyelidikan dan penyidikan, menurutnya, tetap harus dilakukan.

Namun, KPK menegaskan akan tetap melanjutkan proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Menurut KPK, kasus yang ditangani melibatkan penyelenggara negara yang kebetulan menjadi calon kepala daerah.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menuturkan pihaknya memahami maksud pernyataan Wiranto. Menurut KPK, inti permintaan itu yakni penegakan hukum tetap sesuai koridor yang ada agar proses pilkada berjalan dengan baik.

“Saya kira itu sikapnya sama dengan sikap KPK, ya, untuk kedua posisi tersebut, pertama untuk proses hukum tentu saja KPK dibagian penindakan. Kita tetap berjalan seperti biasa saja karena dasar hukumya adalah hukum acara pidana, UU Tipikor dan UU KPK,” ujar Febri.

KPK pun berharap pilkada akan berjalan dengan baik. Bagi lembaga antirasuah ini, pilkada merupakan kegiatan yang harus terbebas dari perilaku koruptif.

“KPK sangat ingin proses demokrasi ini tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dalam tindak pidana korupsi,” ucap Febri. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.