Rabu, 26 Januari 22

Tak Puas atas Keputusan MKD, Ade Bisa Ikuti Novanto

Tak Puas atas Keputusan MKD, Ade Bisa Ikuti Novanto
* Ade Komarudin.

Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Ade Komarudin bisa mengajukan Peninjuan Kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila tidak puas dengan putusan etik MKD.

Langkah ini pernah dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto yang pernah meminta nama baiknya dipulihkan pasca terlibat kasus “papa minta saham” dengan mengajukan PK ke MK. Permohonan Novanto akhirnya dikabulkan.

“Ada beberapa kejadian sudah diputuskan, itu kan diminta peninjauan kembali (PK). PK itu ya sangat dimungkinkan kalau materinya terpenuhi,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Senin, (5/11/2016).

Ia sendiri menyatakan, bahwa putusan MKD sudah sesuai dengan prosedur yang sah, sehingga ia yakin dalam memberikan putusan terhadap anggota DPR yang melanggar etik tidak keluar dari jalur yang sudah diatur dalam tata tertib. ‎

“Soal kekeliruan dan tidak kekeliruan itu kan ada majelis yang sudah bersidang dan anggota Mahkamah. Kami tak mungkin melakukan di luar koridor tata beracara,” kata Dasco.

Dasco mengatakan, ‎dengan adanya sanksi sedang kepada Ade, maka secara hukum ia layak diberhentikan sebagai Ketua DPR. Meski ia tahu, bahwa kewenangan mengganti posisi pimpinan DPR juga menjadi ranah kekuasaan masing-masing fraksi.

“Kalau kita karena memang sudah baku ketentuannya mengenai sanksi, ya kalau sanksi sedang dipindahkan dari alat kelengkapan dewan. Makanya ditegaskan dalam sanksi kemarin karena sedang ya sudah tidak di situ (Akom dicopot dari posisi Ketua DPR),” kata Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD, Sarifudin Sudding, mengatakan putusan MKD bersifat final dan mengikat sesuai UU MD3, tata tertib DPR, kode etik, dan hukum acara MKD.

“Namun ketika ada novum baru, dimungkinkan untuk PK. Di MKD sudah ada yurisprudensinya yakni kasus SN (Setya Novanto) dan Edison Betaubun,” kata Sudding.

Sebelumnya, Ade dikenakan sanksi sedang oleh MKD karena terlibat dua perkara, yakni pemindahan BUMN dari mitra kerja Komisi VI menjadi ke Komisi XI dan Ade dituding menahan-nahan RUU Pertembakauan dari Badan Legislasi untuk diparipurnakan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.