Penegakan hukum dinilai tidak adil di India! Pengadilan membebaskan para petinggi partai yang berkuasa BJP dalam kasus pembongkaran masjid kuno abad ke-16, Masjid Babri di negara mayoritas Hindu tersebut.
Pengadilan khusus membebaskan beberapa petinggi partai berkuasa di India, Bharatiya Janata Party (BJP), atas dugaan keterlibatan mereka dalam pembongkaran Masjid Babri tahun 1992.
Mantan Wakil Perdana Menteri LK Advani dan pemimpin BJP MM Joshi dan Uma Bharti sebelumnya menolak dakwaan bahwa mereka menghasut massa Hindu untuk merobohkan Masjid Babri Abad ke-16 di kota Ayodhya.
Penghancuran itu memicu kekerasan yang menyebabkan sekitar 2.000 meninggal dunia.
Peristiwa itu juga menjadi momen yang penting berkaitan dengan menguatnya kekuatan politik Hindu sayap kanan.
Penyelidikan yang digelar lembaga pemerintah federal dan komisi independen sebelumnya menyalahkan para petinggi BJP, termasuk mantan Perdana Menteri Atal Behari Vajpayee, yang meninggal dunia pada tahun 2018.
Dakwaan akhirnya dijatuhkan kepada 49 orang, termasuk Advani, Joshi dan Bharti, tahun 1993. Tujuh belas di antara mereka telah meninggal dunia sejak dakwaan itu.
Pada Rabu (30/9/2020), pengadilan membebaskan semua terdakwa dengan alasan tak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa pembongkaran itu direncanakan.
Organisasi All India Muslim Personal Law Board telah menyatakan akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi.
Setahun setelah putusan bersejarah lainnya
Tiga pemimpin BJP tidak hadir dalam sidang dan menyaksikan sidang putusan melalui saluran video. Media juga dilarang meliput di dalam ruang sidang.
Putusan ini bersejarah dan sekaligus menyulut perdebatan.
Para pengamat politik mengatakan masalah ini kemungkinan besar akan semakin meningkatkan ketidakpuasan dan marginalisasi di kalangan kelompok minoritas Muslim. Penduduk Muslim di India diiperkirakan mencapai 200 juta orang.
Pembebasan sosok senior BJP dalam kasus pembongkaran Masjid Babri terjadi setahun setelah putusan bersejarah lainnya. Tahun lalu, Mahkamah Agung memberikan tanah yang disengketakan kepada umat Hindu dan putusan itu mengakhiri sengketa kepemilikan selama puluhan tahun.
Meskipun mengakui pembongkaran masjid adalah “pelanggaran yang mengerikan terhadap aturan hukum”, Mahkamah Agung memberikan sebidang tanah lain di Ayodhya kepada umat Islam untuk membangun masjid.
Massa dari kelompok Hindu menghancurkan masjid dengan alasan masjid di Ayodhya tersebut dibangun di atas kuil tempat kelahiran dewa yang dihormati, Dewa Ram.
Pada Agustus lalu, Perdana Menteri Narendra Modi meletakkan batu pertama pembangunan kuil Hindu di lokasi itu. Ini sudah menjadi janji utama BJP dan momen simbolis yang besar bagi basis nasionalis Hindu yang keras. (Red)
Sumber: BBC News
