Pandeglang, Obsessionnews.com – Indonesia kembali berduka. Setelah tsunami beruntun menerjang Lombok, NTB, Palu dan Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, kini bencana serupa menghantam perairan Selat Sunda. Tsunami yang terjadi pada Sabtu (22/12/2018) malam itu telah mengakibatkan sedikitnya 281 meninggal dunia, 1.016 orang luka-luka dan 57 orang hilang, serta menyebabkan kerusakan 611 rumah, 69 hotel-vila, dan 60 warung-toko.
Baca juga:
Dunia Berduka Atas Bencana Tsunami Selat Sunda
Belum Pasti Penyebabnya, Tsunami di Selat Sunda Peristiwa Langka
Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Tsunami Selat Sunda
Terjadinya tsunami ini menunjukkan bahwa alat yang dapat mendeteksi secara dini adanya ancaman bencana tsunami (early waring system) tidak berfungsi dengan baik. Tsunami Selat Sunda yang menerjang Banten dan Lampung ini diakui memang di luar dugaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Mengingat, umumnya sebelum tsunami menerjang, akan diawali dengan gempa terlebih dahulu.
BMKG memastikan bencana alam tsunami di Banten dan Lampung karena adanya longsoran erupsi anak gunung krakatau. Fakta itu didapat BMKG dari data-data yang dikumpulkan. Namun BMKG menyatakan tidak punya alat peringatan untuk mendeteksi tsunami yang diakibatkan karena gempa vulkanik. Alat untuk pendeteksi aktivitas vulkanik dimiliki badan geologi atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan BMKG segera membeli sejumlah alat yang dapat mendeteksi secara dini adanya ancaman bencana tsunami agar operasional alat tersebut dapat berfungsi optimal dalam memantau aktivitas gelembang laut. Jokowi mengaku akan memasukan anggaran pembelian alat-alat tersebut pada tahun depan.
“Ke depan saya perintahkan BMKG untuk membeli alat-alat deteksi early warning system yang bisa memberikan peringatan-peringatan dini kepada kita semua, pada masyarakat,” kata Jokowi usai mendatangi posko pengungsian di Pandeglang, Banten, Senin (24/12/2018).
Kepala Negara juga memerintahkan jajarannya untuk mengecek semua peralatan pendeteksi tsunami. Jokowi ingin semua peralatan yang tak berfungsi segera diganti dan dipastikan fungsinya. “Sebetulnya sudah saya perintahkan juga untuk mengecek semua peralatan itu dan mengganti apabila ada yang rusak,” pinta Jokowi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut alat deteksi dini tsunami yang tertancap di tengah laut sudah tak berfungsi sejak 2012. Padahal benda tersebut sangat dibutuhkan di negara yang sering ditimpa bencana alam seperti Indonesia. Dalam bencana tsunami sangat dibutuhkan peringatan dini. Sebab, gulungan ombak besar akan datang tak lama setelah gempa terjadi di suatu daerah.
Pada awalnya Indonesia memiliki 22 unit buoy (alat deteksi dini) namun semuanya sudah tidak ada yang beroperasi. Tidak adanya biaya pemeliharaan dan operasi menyebabkan buoy tidak berfungsi sejak 2012. Tidak hanya rusak namun juga hilang.
BMKG mencatat, pada 2011 lalu, tujuh unit buoy di perairan Banyuwangi tidak sengaja rusak oleh nelayan, Sementara di Papua, dari 18 alat sensor gempa dan tsunami termasuk buoy, hanya menyisakan 8 unit yang masih berfungsi. Kerusakan buoy sudah tentu memengaruhi akurasi dan kecepatan peringatan dini tsunami.
“Dengan adanya buoy, kita bisa secara tepat dan cepat menentukan ada tidaknya tsunami, kita juga bisa mengetahui daerah mana yang akan paling parah dihantam tsunami. Sehingga penanganan bencana pun bisa lebih fokus,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.
Pada 2006, BPPT memasang delapan unit buoy tsunami di Samudra Hindia atau barat Simeulue di Aceh, kemudian lautan Mentawai, dan barat Bengkulu, di bagian selatan.
Buoy dipasang di perairan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cilacap, Bali, Laut Flores, Laut Maluku, dan Laut Banda. Buoy yang dipasang terapung pada jarak 800 kilometer dari tepi pantai menjadi korban vandalisme atau pencurian.
Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT pernah membuat hitungan biaya. Untuk memasang empat unit buoy tsunami butuh Rp 20 miliar. Lalu biaya untuk pemasangan empat titik buoy selama 80 hari termasuk ongkos pemeliharaan darurat berkisar Rp10 miliar.
Total anggaran yang perlu disiapkan pemerintah adalah Rp 30 miliar per empat unit buoy. Jika pada awalnya, Indonesia memiliki 22 buoy, setidaknya butuh dana Rp165 miliar untuk merawatnya. BPPT yang mengawal pengadaan dan perawatan buoy, tidak memiliki anggaran.
Menurut BMKG tanpa buoy sebenarnya peringatan dini tsunami juga bisa dilakukan, namun akan lebih baik jika ada buoy, demi kecepatan dan akurasi data termasuk berapa banyak populasi yang bisa selamat karena keputusan peringatan dini tsunami memberikan waktu bagi warga pesisir untuk menyelamatkan diri.
Tetapi ada konsekuensi tanpa Buoy. Desember 2017 lalu, guncangan gempa dirasakan warga di pesisir selatan Jawa, terdapat peringatan dini Tsunami di Pesisir Pangandaran, Jawa Barat yang belum berakhir selama berjam-jam, karena tidak ada bouy yang dapat melaporkan secara aktual tinggi permukaan laut. Peringatan dini tsunami baru berakhir setelah tiga jam, tanpa adanya tsunami.
Berbeda dengan di Palu, ketinggian gelombang saat menghantam daratan pada peringatan dini tsunami sebelum berakhir, tidak bisa dipastikan, ketinggian hingga cepatnya gelombang laut ke daratan diketahui melalui skenario tsunami yang telah diperhitungkan sebelumnya.
Menurut Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT, Wahyu Pandoe gempa bumi ini berkekuatan 200 kali Bom atom Hiroshima.
Berdasar analisa simulasi model, atau skenario tsunami, Palu – Donggala mengalami deformasi vertikal berkisar antara -1, 5 sampai 0, 50 meter. Daratan di sepanjang pantai di Palu Utara, Towaeli, Sindue, Sirenja, Balaesang, diperkirakan mengalami penurunan 0, 5 – 1 meter kemudian di Banawa mengalami penaikan 0, 3 cm.
Gempa bumi ini berpusat di darat, dengan sekitar 50% proyeksi bidang patahannya berada di darat dan sisanya di laut. Komponen deformasi vertikal gempabumi di laut ini berpotensi menimbulkan tsunami.
Berdasarkan hasil model, tinggi tsunami di sepanjang pantai mencapai 2.50 meter. Tsunami berpotensi lebih tinggi lagi karena efek turunnya daratan di sekitar pantai dan amplifikasi gelombang akibat batimetri serta morfologi teluk.
BMKG dengan parameter yang dimiliki, menyatakan bahwa gempa bumi ini berpotensi menimbulkan tsunami dengan level tertinggi SIAGA di Donggala Barat dengan estimasi ketinggian gelombang tsunami 0,58 m dan estimasi waktu tiba 17.22.43 WIB sehingga BMKG mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami (PDT).
Kemudian setelah dilakukan observasi, BMKG menyakan bahwa telah terlewatinya perkiraan waktu kedatangan tsunami, maka Peringatan Dini Tsunami (PDT) ini diakhiri pada pukul 17.36.12 WIB. Beberapa menit menit setelah Peringatan Dini Tsunami (PDT) ini diakhiri, gelombang tsunami menerjang dengan ketinggian 1,5 meter. Hal ini dikonfirmasi kebenarannya oleh BMKG. (Has)
