Sabtu, 20 April 24

Tahun 2017, LPDB Kemenkop Alokasikan Rp 600 M untuk Pinjaman Syariah

Tahun 2017, LPDB Kemenkop Alokasikan Rp 600 M untuk Pinjaman Syariah
* Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kemas Danial.

Jepara, Obsessionnews.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) mengalokasikan dana pinjaman atau pembiayaan dengan pola syariah sebesar Rp 600 miliar untuk disalurkan kepada mitra binaan di seluruh Indonesia. Hal itu sejalan dengan rencana LPDB membentuk Direktorat Syariah pada tahun 2017 ini.

Pernyataan itu dikemukakan Direktur Utama LPDB, Kemas Danial dalam acara Pengarahan dan Sosialisasi LPDB-KUMKM di KJKS-BMT Alhikmah, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, seperti tersiar dalam Press Release, Minggu (15/1/2017). Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Perhimpunan BMT Indonesia MPD Jepara Yasir Khalid, Kepala Satuan Pemeriksa Internal LPDB Jaenal Aripin, serta 172 mitra.

“Manfaatkan kesempatan emas ini dengan baik, apabila ada yang tidak tahu bagaimana cara mengajukan proposal silahkan nanti bertanya kepada kami,” kata Kamas di hadapan para peserta.

Berdasarkan data LPDB, penyaluran dana bergulir dengan pola syariah mencapai Rp 1,48 triliun atau 18,31 persen sampai 31 Desember 2016. Sedangkan total dana bergulir sebesar Rp 8,08 triliun. Sedangkan tahun ini, total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp 600 miliar untuk pinjaman syariah, sisanya Rp 900 miliar untuk pinjaman konvensional.

“Mudah-mudahan konvensional dengan syariah kita pisahkan, Rp 900 miliar untuk konvensional, kemudian syariah ada Rp 600 miliar. Tapi kalau misalnya syariah laku lebih banyak dan konvensional lambat kita bisa ambil dari konvensional,” terang Kemas.

Teknis penyaluran pinjaman dengan pola syariah, LPDB akan berkejasama dengan Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indonesia, atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Kemas juga membuka peluang kepada mitra untuk bisa mengakses dana bergulir langsung kepada LPDB asalnya memenuhi syarat yang ditentukan.

“Sebetulya angka Rp 600 miliar ini besar tapi infrastruktur sama saja karena menyatu (Direktorat Syariah dengan LPDB). Syariah itu hanya polanya saja, SDM-nya itu-itu juga. Nah kerjasama dengan BMT ini, karena BMT salah satu strategi partner kita di daerah, mereka itu cukup berkembang sekarang. Di daerah itu BMT itu paling banyak,” tandasnya.

“Saya berpesan dana bergulir dapat dijaga dengan baik terutama pengembalian harus tepat waktu, kalau tidak bisa jadi masalah. Jadi karena ini dana LPDB jangan sampai gak mengembalikan, kalau tidak kita bisa dipenjarakan semua,” imbuh dia.

Kemas menjanjikan alokasi pinjaman syariah untuk Jepara lebih besar, karena Jepara dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis muslim terbesar. Dia berharap dengan bantuan dana stimulus dari pemerintah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

“Dengan datangnya kami ke Jepara ada pertumbuhan ekonomi, agar angka pengangguran dan kemiskinan ditekan, dan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen nasional. Diharapkan Jepara bisa di atas 5,1 persen,” ujar Kemas.

Kemas menegaskan bahwa tingkat kredit macet (non performing loan/NPL) LPDB-KUMKM masih di bawah 1 persen. Tahun 2016 NPL sudah turun menjadi 0,44 persen dari sebelumnya 0,47 persen. Dengan NPL yang rendah dapat mendorong pemerintah menambah alokasi dana bergulir.

“Kenapa NPL kami bagus, karena angsuran lancar. Dengan lancar mengembalikan dana bergulir maka NPL kecil. Kalau bagus pemerintah akan tambah modal, sehingga kami juga bisa tambah modal kepada bapak-ibu semuanya,” tukas pria yang hobinya bernyanyi itu.

Ketua Perhimpunan BMT Indonesia MPD Jepara Yasir Khalid berharap LPDB dapat memberikan prioritas pinjaman kepada KUMKM Jepara, yang menjadi mitra mereka. Karena sudah barang tentu kehadiran Kemas di Jepara ini akan mampu memotivasi mitra dalam meningkatkan usahanya.

“Ini merupakan suatu istimewa Pak Kemas datang ke kita, mudah-mudahan kedatangannya berdampak positif. Jepara kita harapkan jadi prioritas karena beliau bersedia datang ke sini, jadi ini kesempatan istimewa,” ungkap Yasir disambut tepuk tangan peserta.

Ia menyampaikan bahwa selama ini pendanaan KSPPS sebagian besar masih bersumber dari perbankan. Harapannya untuk ke depan kerjasama KSPPS dengan LPDB dapat terjalin baik sehingga mitranya dapat mengakses pinjaman dana bergulir untuk kepentingan peningkatan kapasitas usaha mereka.

“Integritasnya tidak perlu diragukan karena kita saling tolong menolong, itu dari semua sisi. Itu yang langka. Jadi baik pengembangan SDM kita saling gotong-royong, sharing bersama. Kemudian permodalan kalau kekurangan ada yang lebih kita bantu. Sehingga kita tahu persis keadaan teman-teman di perhimpunan ini,” katanya.

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Jepara, selain menghadiri acara pengarahan dan sosialisasi, Dirut LPDB, Kemas Danial juga berkesempatan mengunjungi salah satu Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di wilayah tersebut. Kemas ingin melihat langsung bagaimana aktifitas KUKM dalam mengakses permodalan .

“Ke BPR kami ingin melihat UKM BPR karena BPR ini konvensional ya, kita ingin membandingkan bagaimana pertumbuhan BMT dengan konvensional di daerah. Di bererapa wilayah itu selalu saya bandingkan. Saya ingin melihat berapa persen konvensional, berapa persen syariah,” tutup Kemas.

Jepara, 15 Januari 2017
Humas Kemenkop dan UKM.

(Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.