Jakarta – Utang luar negeri pemerintah dan swasta Indonesia mencapai Rp3.534 triliun. Utang luar negeri dan utang dalam negeri pemerintah mencapai Rp2.710,5 triliun. Baru baru ini, Bank Indonesia (BI) memborong obligasi yang ada di pasar untuk stabilkan Rupiah.
“Tindakan ini sama saja dengan menumpuk beban utang pemerintah melalui otoritas moneter,” ungkap Pengamat Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) yang juga Peneliti senior The Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng kepada Obsession News, Kamis (1/1) lalu.
Menurut Salamuddin, kebijakan menumpuk utang akan membahayakan keselamataan negara dan bangsa. Hal ini dikarenakan utang pemerintah yang sudah sangat besar yang berasal dari dua sumber :
1) Utang luar negeri pemerintah; Data BI menunjukkan Posisi ULN Oktober 2014 terdiri dari ULN Pemerintah sebesar USD133,2 miliar (45,2% dari total utang luar negeri). Pada tingkat kurs 12000/USD, nilainya mencapai Rp1.598 triliun.
2) Utang dalam negeri pemerintah; Data BI menunjukkan Surat Utang Negara sampai dengan November 2014 sudah mencapai Rp1.112,05 triliun. Surat Utang Negara telah meningkat sejak Januari 2014 sebesar Rp170.04 triliun. Selama Pemerintahan Jokowi pada Oktober – Desember sebesar Rp19.71 triliun.
“Kebijakan BI memborong obligasi semakin membengkakkan beban utang pemerintah. Sementara swasta semakin dibiarkan menumpuk utang luar negeri. Padahal, utang luar negeri swasta dan pemerintah telah berada pada tingkat yang membahayakan,” ungkap Salamuddin.
Data BI Utang Luar Negeri pemerintah dan swasta pada akhir Oktober 2014 meningkat 10,7% (yoy), peningkatan bulan September 2014 sebesar 11,2% (yoy). Posisi ULN pada akhir Oktober 2014 mencapai USD294,5 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir September 2014 sebesar USD292,3 miliar. Total utang luar negeri pada tingkat kurs Rp12.000/USD mencapai Rp3.534 triliun.
“Jika nilai tukar rupiah terus merosot hingga Rp16000/ USD sebagaimana ramalam BI maka utang luar negeri akan berlipatganda. Mari menyaambut era perampokan mafia, sindikat, dan kartel internasional yang lebih dahsyat dari krisis 97/98,” bebernya.
Tarif Listrik Naik
Salamuddin Daeng menyatakan prihatin, Januari 2015 tarif dasar listrik naik lagi hanya dengan alasan untuk mencapai harga keekonomian. “Rakyat harus membayar listrik semakin mahal kepada PLN untuk menutup bunga dan cicilan utang luar negeri PLN yang semakin menggunung,” ungkap penganut ekonomi kerakyatan dan ajaran Trisakti Bung Karno ini.
“PLN masuk dalam 500 fortune. Mengapa? Karena utangnya yang besar. Perusahaan ini pun semakin terbius. Setiap tahun PLN sibuk memburu utang luar negeri. Sisi lain tidak ada perubahan berarti dari pembangunan infrasruktur PLN,” paparnya.
Setiap tahun PLN mencetak utang. November 2009 menerbitkan global bond senilai US$1,25 miliar. September 2011 menandatangani Program Surat Utang Global Jangka Menengah (GMTN) sebesar US$2 miliar, October 2012, meningkatkan utang US$1 miliar, Juni 2013 mengambil utang Rp10 triliun regular bonds dan Rp2 miliar IDR sukuk, dan September 2014 kembali menjadualkan utang US$2 miliar.
Laporan keuangan PLN 2013 utang dan kewajiban PLN telah mencapai Rp 462,6 triliun, setara dengan 77,6 persen seluruh aset PLN. “Ini membahayakan! mengingat dominasi kepemilikan asing dalam surat utang PLN. Hingga semester I/2014 ini sebanyak 81,6 % utang PLN adalah dalam bentuk USD,” tutur Salamuddin.
Akibatnya, lanjut dia, PLN terus menaikkan tarif listrik untuk mengeruk rupiah dari rakyat. “Ke depan daya keruk uang rakyat akan semakin ditingkatkan seiring desakan kepada pemerintah Jokowi untuk menaikkan harga BBM yang tentu akan memicu tingginya ongkos produksi PLN,” ungkapnya pula.
Namun, menurut Salamuddin, semua sangat bergantung pada Jokowi. “Mendukung kenaikan harga listrik gila-gilaan agar PLN sanggup membayar utang. Karena jika bangkrut maka secara otomatis asing akan mengambil-alih PLN bekerjasama dengan penguasa pebisnis listrik,” terangnya.
Konsekuensinya, tegas dia, Jokowi harus tega mengeruk rakyat demi membayar bunga dan cicilan utang PLN tanpa tahu sampai kapan utang utang itu dapat dilunasi. “Sementara bisnis listrik menjadi bancakan para penguasa pebisnis listrik,” bebernya. (Ars)
