Minggu, 12 Juli 20

Taati Putusan MK…!! Mau Nyoblos, Harus Rekam KTP-el Dulu

Taati Putusan MK…!! Mau Nyoblos, Harus Rekam KTP-el Dulu

Jakarta – Agar tidak kehilangan hak pilih, setiap penduduk harus memiliki kesadaran dan pro aktif melakukan perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota. Jika tidak merekam KTP-el, penduduk harus “legowo” tidak bisa memilih dan kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Hal ini adalah implikasi dari aturan dalam UU Pemilu yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) sudah melakukan perekaman KTP-el sebagai syarat wajib untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 merupakan amanat Undang-Undang Pemilu dan Putusan MK.

Demikian diditegaskan Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sabtu (6/4/2019), menanggapi komentar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM atau Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Amiruddin Alrahab dalam saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (4/4), yang diberitakan Merdeka.com, Sabtu (5/4).

Dalam berita berjudul “Belum Memiliki e-KTP, Warga Jatim, Kalteng & Banten Terancam Kehilangan Hak Pilih“, Amiruddin menuding pemerintah belum optimal memenuhi hak pilih pemilih karena dinilainya kepemilikan KTP-el di beberapa provinsi masih jauh dari harapan. Dampaknya, banyak penduduk yang akan kehilangan hak pilih.

Prof Zudan pun melakukan klarifikasi terhadap berita yang salam faham tersebut. “Kehilangan hak pilih karena amanat Undang-Undang Pemilu dan Putusan MK mewajibkan KTP-el atau Suket sebagai syarat memilih, bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah dalam hal ini Kemendagri,” jelas Dirjen Dukcapil.

Untuk bisa memiliki KTP-el, masyarakat harus punya kesadaran dan pro aktif merekam data dirinya. Tanpa merekam, mustahil memiliki KTP-el. Jadi, harus legowo kehilangan hak pilih, bila masyarakat tidak mau merekam,” tegas Prof Zudan klarifikasi pernyataan pihak Komnas HAM yang salah tersebut.

Terkait di sejumlah provinsi banyak penduduk yang belum memiliki KTP-el, Zudan menyampaikan bahwa berdasarkan database nasional, cakupan nasional perekaman KTP-el sudah 98,22%. Artinya, hanya tersisa 1,78% penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el di seluruh Indonesia.

Zudan juga merinci cakupan perekaman KTP-el yang dituding masih rendah oleh Amiruddin. Pasalnya, Amirudin menyebutkan, di Jatim jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el mencapai 4 juta orang dari jumlah pemilih 30.478.938 orang. Nyatanya, berdasarkan database nasional Kemendagri per Maret 2019, Jatim dengan jumlah Wajib KTP (WKTP) 31.002.554 jiwa, yang sudah merekam sudah mencapai 30.952.842 jiwa atau setara dengan 99,84%.

“Jatim sisa tinggal 0,16% atau sekitar 49 ribu saja yang belum memiliki KTP-el, bukan 4 juta seperti dikatakan Amiruddin. Jumlah itu akan terus kami kejar hingga Pemilu,” jelas Dirjen Dukcapil Kemendari dalam klarifikasinya.

“Adalah nyata salah pendapat pak amirudin yang menyatakan di jatim masih ada 4 jutaan penduduk jatim yang belum punya ktp el, karena didata base kami jumlah tinggal 49 ribuan. Namun saya berbaik sangka dengan pak Amirudin, bila memang masih ada datanya yang 4 juta tersebut tolong saya diberi, agar bisa saya tindak lanjuti. Bila tidak ada datanya, ya hanya bikin gaduh saja pendapat pak Amirudin itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Amirudin dinilai keliru memaparkan datanya yang mengatakan kalau di Kalimantan Tengah saat ini baru 79% penduduk yang memiliki KTP-el dari total pemilih yang ada di DPT sebesar 1.753.224 orang.

“Database kependudukan nasional per Maret ini menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu dari jumlah WKTP (Wajib KTP) sebesar 1.821.014 jiwa, yang merekam KTP-el sudah mencapai 92,47% atau sebesar 1.683.872 jiwa,” rinci Prof Zudan sembari menegaskan: “Jadi, salah pendapat pak amirudin yang menyatakan perekaman di Kalteng masih 79%, karena faktanya sudah 92,47%.”

“Agar tidak menjadi fitnah dan cenderung meresahkan masyarakat, kami minta kepada Amiruddin dan rekan-rekannya menyerahkan data riil jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el. Jika ada data rill per provinsi dan kabupaten/kota, kami akan kejar agar segera tuntas,” klarifikasi Zudan pula.

Untuk menuntaskan sisa perekaman nasional, termasuk Jatim, Kalteng dan Banten, Dirjen Dukcapil mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya.

“Hingga hari H pelaksanaan Pemilu, jajaran Dukcapil terus melakukan upaya percepatan layanan seperti jemput bola dengan mendatangi Rutan/Lapas, RS, panti jompo, sekolah, Ponpes, dll. Untuk wilayah Indonesia Timur Kemendagri bahkan sudah beberapa kali menerjunkan tim pusat untuk membantu percepatan layanan KTP-el,” terangnya.

Selain jemput bola, lanjut Zudan, Kemendagri juga sudah jauh-jauh hari menginstruksikan agar kabupaten/kota tetap membuka layanan di hari libur atau tanggal merah termasuk Sabtu-Minggu.

“Bahkan kita sudah membuat surat edaran agar jajaran Dukcapil kabupaten/kota seluruh Indonesia tetap membuka layanan pada hari H pelaksanaan Pemilu, terutama untuk membantu KPU, peserta Pemilu, serta masyarakat mengecek keabsahan KTP-el yang digunakan pemilih untuk mencoblos,” tutur Dirjen Dukcapil Kemendagri. (*)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.