Rabu, 15 Juli 20

Syarat Ini yang Harus Diperhatikan Bila Ingin Gugat Hasil Pilkada ke MK

Syarat Ini yang Harus Diperhatikan Bila Ingin Gugat Hasil Pilkada ke MK
* Ilustrasi Pilkada Serentak 2018.

Jakarta, Obsessionnews.com – Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi ruang bagi peserta yang kalah dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 mengajukan upaya hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Namun tidak semua kekalahan bisa diajukan ke MK. Sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilu, pengajuan gugatan baik oleh peserta Pilkada Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota ke MK bisa dilakukan apabila memenuhi sejumlah syarat.

Untuk Pilkada Provinsi syaratnya, yakni maksimal selisih suara 2 persen dengan asumsi jumlah penduduk kurang dari 2 juta orang. Apabila jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen atau maksimal selisih suara 1 persen untuk jumlah penduduk 6 juta-12 juta.

“Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen,” demikian bunyi Pasal 158 UU Pemilu seperti dikutip Obsessionnews.com, Rabu (27/6/2018).

Sedangkan untuk Pilkada Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara 2 persen, atau jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen.

Selanjutnya dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta maka maksimal selisih suara 1 persen, begitu pula dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.