Jakarta, Obsessionnews.com – Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha ikut prihatin melihat kondisi PPP saat ini yang masih bergejolak dengan adanya dualisme kepemimpinan di dalamnya. Bahkan seiring berjalannya waktu partai Islam ini sekarang sudah mulai ditinggal umatnya, karena kerap mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam.
“Tentu kita semua sebagai kader pasti prihatin dengan kondisi PPP saat ini. PPP adalah rumah umat Islam, tempat kita berkumpul, dan bersama. Tapi sekarang rumahnya sudah mulai ditinggal penghuninya,” ujar Tamliha saat ditemui di Kantor Obsession Media Group (OMG), Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).
Karena itu untuk untuk menyelesaikan persoalan ini, semua kader PPP harus bisa berbenah menghilangkan ego masing-masing, duduk bersama untuk bisa mengembalikan citra dengan memilih sosok pemimpin yang bisa diterima oleh kalangan umat Islam. Cara itu tentu bisa diselesaikan melalui jalan Muktamar luar biasa.
“Di mana pun PPP itu partai umat Islam, karena itu pimpinannya harus bisa memperjuangkan kepentingan umat Islam. Tapi bukan dalam pengertian radikal, melainkan lebih moderat. Muktamar luar biasa bisa menjadi solusi agar umat bisa bersatu kembali,” jelasnya.
Dengan dualisme kepemimpinan ini, kata Tamliha, PPP seperti kehilangan arah jejak, bingung mau ke mana melangkah. Melangkah pun seperti asal-asalan, tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain. Misalnya keputusan PPP dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang dinilai tidak sesuai dengan suara di akar rumput.
“Rupanya kita tidak bisa berkaca pada kasus Pilkada DKI, di mana kita habis menjadi bahan kritik, dan cercaan di masyarakat. Kasus ini kembali terulang dengan kejadian di Sumut. Alhamdulillah, tidak sampai bakar-bakar Kabah. Itu kan lambang kebesaran PPP sebagai partai Islam,” jelasnya.
Politisi senior PPP ini jelas berharap dalam waktu dekat ini PPP bisa menemukan jalan terang untuk keluar dari kemelut panjang ini. Tahun politik 2018-2019 sudah semakin dekat, tantangan semakin berat. Jika PPP tidak segera mengakhiri polemik ini, maka ia sangat khawatir Pemilu 2019 PPP hanya akan menjadi penonton dari pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Jangan sampai 2019 nanti kita hanya jadi penonton hanya gara-gara konflik ini. Karena bagaimanapun tahapan Pemilu harus kita lalui, dan itu ada syaratnya verifikasi faktual, mana yang benar-benar diakui sebagai pengurus yang sah,” tandasnya. (Albar)
