Rabu, 19 Mei 21

Syahganda Nainggolan Divonis 10 Bulan, JPU Ajukan Banding

Syahganda Nainggolan Divonis 10 Bulan, JPU Ajukan Banding
* Suasana persidangan Terdakwa Syahganda Nainggolan dalam Perkara Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Hoaks) di Pengadilan Negeri (PN) Depok. (Foto: Kejagung)

Jakarta, obsessionnews.comTim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Depok mengajukan upaya hukum banding atas putusan ringan (10 bulan) terhadap terdakwa Syahganda Nainggolan dalam Perkara Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Hoaks) di Pengadilan Negeri (PN) Depok yang dipimpinan oleh Ketua Majelis Hakim Ramon Wahyudi, pada Kamis (29/4/2021) lalu.

“Tim JPU dari Kejaksaan Negeri Depok telah menyatakan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Hoaks) atas Terdakwa Syahganda Nainggolan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/5).

Menurut dia, majelis hakim mempertimbangkan pasal yang berbeda dengan pasal yang dibuktikan JPU dalam persidangan, sebagaimana surat tuntutannya yang menjatuhkan tuntutan 6 tahun pidana penjara karena terlah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, terdakwa Syahganda Nainggolan diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor :  619/Pid.Sus/2020/PN.Depok tanggal 29 April 2021 yang amar putusannya antara lain : Menyatakan Terdakwa Syahganda Nainggolan, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ‘menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia (SN) mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat’ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahganda Nainggolan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” tutur Leonard.

Dia menetapkan barang bukti berupa, 1 bundle screenshoot postingan akun twitter https://twitter.com/syahganda.

“Barang Bukti sebagaimana pada huruf a, Agar tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 buah Flashdisk yang berisi screenshoot postigan akun twitter https://twitter.com/syahganda, 1 buah Laptop Merk THOSIBA Satellite L645, Serial Number YA077572W, 1 unit Handphone Merk XIOMI Redmi Note 6 Pro Warna Hitam dengan IMEI (Slot 1 ) 86685704880192 dan (slot 2) 86685704880193, 2 buah simcard telkomsel, 3 buah Flashdisk Merk SANDISK Cruzer Blade 16 GB dan Ultra USB 1 buah buku tulis catatan warna Hitam, 1 buah KTP atas nama Syahganda Nainggolan,” beber Leonard

Barang bukti sebagaimana pada huruf b sampai dengan j, agar dikembalikan kepada terdakwa Syahganda Nainggolan. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.

Sebelumnya JPU pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 1 April 2021 telah menuntut pidana Terdakwa.

“Menyatakan Terdakwa Syahganda Nainggolan, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor  1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” ungkap Leonard.

Atas dasar itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahganda Nainggolan. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6  tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

“Karena dalam putusan pengadilan dipertimbangkan pasal yang berbeda dengan pasal yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan putusan Majelis Hakim di bawah 2/3 dari tuntutan JPU dan seluruh pertimbangan JPU dalam mengajukan tuntutan tidak diambil alih seluruhnya dalam putusan Majelis Hakim, maka Tim JPU mengajukan upaya hukum Banding,” pungkasnya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.