Minggu, 17 Oktober 21

Suu Kyi dan Presiden Myanmar Ditahan, Kudeta Militer?

Suu Kyi dan Presiden Myanmar Ditahan, Kudeta Militer?
* Aparat kepolisian Myanmar lakukan penjagaan di Naypyidaw, Myanmar, 29 Januari 2021. (Foto: AFP/BBC)

Militer Myanmar memberlakukan kondisi darurat, pemimpin Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar ditahan oleh militer.

Militer Myanmar memberlakukan kondisi darurat tersebut pada Senin (1/2/2021), setelah melakukan penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Militer Myanmar menyatakan penahanan itu dilakukan untuk merespons kecurangan pemilu, seperti dilaporkan Kantor berita Reuters.

Sebuah rekaman video yang disiarkan di televisi milik militer mengatakan kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, demikian lapor AFP.

Sebelumnya, Aung San Suu Kyi, pemimpin NLD yang memerintah Myanmar, telah ditangkap oleh militer, kata juru bicara partai tersebut.

Militer di Myanmar mengkonfirmasi mereka telah melakukan kudeta, dan bermaksud untuk memegang kekuasaan setidaknya selama satu tahun, kata koresponden BBC Asia Tenggara, Jonathan Head.

Militer Myanmar mengatakan penahanan itu dilakukan untuk merespons kecurangan pemilu.

Apa reaksi AS dan Australia?
Merespons aksi penahanan para pemimpin politik Myanmar, Australia menuntut militer Myanmar agar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya.

Mereka memperingatkan bahwa militer “sekali lagi berusaha untuk merebut kendali” negara itu.

“Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah,” kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

Sementara, mengutip dari kantor berita Reuters, Amerika Serikat menyatakan menolak setiap upaya untuk mengubah hasil pemilihan terbaru atau mengubah transisi demokratis Myanmar.

“AS menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilihan umum baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika tidak menghentikan apa yang mereka lakukan,” kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden telah diberi pengarahan.

 

Ingin bertindak sesuai hukum
Penangkapan itu terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer, yang memicu kekhawatiran akan adanya kudeta.

Dalam pemilu pada November tahun lalu, NLD memenangkan cukup kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan, namun militer menganggap pemungutan suara itu curang.

Militer telah meminta pemerintah untuk menunda sidang parlemen, yang akan berlangsung pada hari Senin (01/02).

Juru bicara NLD, Myo Nyunt mengatakan kepada kantor berita Reuters via sambungan telepon bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah “dibawa” pada Senin (01/02) dini hari.

“Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ia juga diperkirakan akan ditahan.

 

Merespon aksi penahanan para pemimpin politik Myanmar, Australia menuntut tentara Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya, memperingatkan bahwa militer “sekali lagi berusaha untuk merebut kendali” negara itu.

“Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah,” kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

Sementara, mengutip dari kantor berita Reuters, Amerika Serikat menyatakan menolak setiap upaya untuk mengubah hasil pemilihan terbaru atau mengubah transisi demokratis Myanmar.

“Amerika Serikat menentang umum baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika tidak menghentikan apa yang mereka lakukan, ” kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden telah diberi pengarahan

Apa yang terjadi di Myanmar?
Saluran telepon dan koneksi internet terganggu di kota-kota besar Myanmar, sedangkan media pemerintah Myanmar, MRTV, mengalami masalah teknis dan tidak dapat melakukan penyiaran.

“Karena kesulitan komunikasi saat ini, kami dengan hormat ingin memberi tahu Anda bahwa program reguler MRTV dan Radio Myanmar tidak dapat disiarkan,” kata Radio dan Televisi Myanmar dalam sebuah unggahan di halaman Facebook-nya.

Militer juga mendatangi rumah sejumlah menteri utama di beberapa daerah dan membawa mereka pergi, kata anggota keluarga.

Koresponden BBC Asia Tenggara, Jonathan Head, mengatakan ada banyak tentara di jalan-jalan ibu kota, Naypyitaw, dan kota utama, Yangon.

Ia menggambarkan apa yang terjadi di Myanmar terlihat seperti kudeta skala penuh, meskipun minggu lalu militer berjanji untuk mematuhi konstitusi yang dirancangnya lebih dari satu dekade lalu.

Konstitusi itu memang memberi wewenang untuk mengumumkan keadaan darurat, tetapi menahan para pemimpin politik seperti Suu Kyi adalah langkah yang provokatif dan sangat berisiko, yang mungkin akan ditentang keras, kata Jonathan Head.

Pada hari Sabtu (30/1), angkatan bersenjata Myanmar berjanji untuk mematuhi konstitusi karena kekhawatiran yang meningkat bahwa mereka bersiap untuk melakukan kudeta. (Red)

Sumber: BBC News 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.