Jumat, 22 Oktober 21

Susun Prolegnas, Perlu Konsistensi DPR

Susun Prolegnas, Perlu Konsistensi DPR

Jakarta, Obsessionnews – Hari ini, Senin (9/2/2015), DPR RI menjadwalkan rapat paripurna, dengan salah satu agendanya penetapan Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2015. Ada sejumlah sinyal perbaikan yang muncul selama proses penyusunannya, misalkan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI yang cukup aktif dalam mengusulkan dan membahas usulan RUU.

“Artinya, ada ruang aktualitas kewenangan dan relasi yang diakui secara kelembagaan. Bahkan DPD diberikan peran menyiapkan Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU Wawasan Nusantara dalam Prioritas 2015,” jelas Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri, kepada Obsessionnews.com, Senin (9/1).

Ia menilai, ada kehendak DPR dan Pemerintah tidak terlampau tinggi dalam menentukan target. Terlihat jumlah RUU prioritas 2015 kurang dari rata-rata target tahunan pada DPR periode 2009-2014 yang bisa mencapai kisaran 50-60 RUU, yaitu 37 RUU. Pemerintah sendiri konsisten dalam mengusulkan jumlah RUU prioritas tahunan, yaitu 12 RUU. Dalam visi misi calon presiden pada Pemilu lalu, pemerintahan Jokowi memang menargetkan maksimal 20 RUU untuk Prolegnas tahunan.

Merujuk dari berbagai dokumen yang beredar selama penyusunan dan pembahasan penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2015, jelasnya, ada seleksi yang cukup ketat agar suatu RUU bisa diloloskan. Misalkan kelengkapan syarat NA dan naskah RUU, konsepsi deskripsi, dan konfirmasi urgensi dari tiga lembaga (DPR, Pemerintah, dan DPD). Jumlah 159 RUU untuk Prolegnas 2015-2019 lebih sedikit dari jumlah yang ditargetkan oleh DPR periode sebelumnya yang rata-rata mencanangkan lebih dari 200an RUU.

Menurut Ronald, sejumlah langkah pembenahan membutuhkan konsistensi dan tindak lanjut agar dampak yang timbul signifikan dan melembaga secara kewenangan dan relasi para pihak (Pemerintah, DPR, dan DPD). Fungsi dan relasi legislasi DPD masih rentan mengalami reduksi jika tidak diperkuat melalui revisi UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU MD3, utamanya dalam rangka tindak lanjut putusan MK No. 92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013.

“Selain perubahan peraturan, desain ulang Prolegnas juga menjadi kebutuhan berikutnya. Jika DPR dan Pemerintah masih mengakui adanya mekanisme luncuran, yaitu daftar RUU yang tidak tuntas dibahas kemudian dialihkan secara otomatis pada tahun berikutnya, maka DPR dan Pemerintah berpeluang menghadapi kegagalan mencapai target karena  beban penyusunan dan pembahasan RUU yang bertambah secara masif,” paparnya.

Ia menegaskan, konsistensi pembenahan kinerja legislasi akan diuji dengan format kerja DPR periode 2014-2019 yang lebih memperbanyak masa reses ketimbang masa sidang dalam setahun. “Jika rapat-rapat alat kelengkapan DPR sulit mencapai kuorum hingga polarisasi politik yang sedemikian kencang, maka sudah pasti konsumsi waktu pembahasan suatu RUU tidak bisa lagi sesuai yang diatur oleh Tata Tertib DPR, yaitu dua masa sidang dan perpanjangan satu masa sidang,” tandansya. (Pur)

Related posts