Senin, 21 September 20

Survei : Socmed Picu Perpecahan

Survei : Socmed  Picu Perpecahan

Jakarta, Obsessionnews.com  – Perkembangan teknologi internet, khususnya social media (socmed) dalam lima tahun terakhir sangat nyata di masyarakat. Apalagi dengan kepemilikan smartphone yang makin luas, membuat Socmed menjadi “komunitas tersendiri” yang kerap memicu kontroversi. Tak hanya di pergaulan, makin hari penggunaan socmed juga menyentuh politik praktis, seperti yang tampak pada Pilkada DKI Jakarta 2017i. Dengan profil pemilih di Jakarta yang sebagian  well educated, socmed menjadi pilihan bagi sejumlah kalangan untuk menyampaikan pendapatnya, atau dukungannya pada salah satu calon.

Merespons fenomena tersebut, belum lama ini Developing Countries Studies Center (DCSC) merilis hasil survei yang merekam perilaku netizen di Jakarta dalam menggunakan socmed selama Pilkada. Survei dilakukan secara online mulai 1 sampai 14 April 2017, dengan jumlah responden sebanyak 300 orang. Dari segi usia, responden berumur 17 sampai 45 tahun.

Dalam rilis yang diterima Obsessionnews.com, hasil survei DCSC menyebutkan, 70,4 persen responden menyatakan kampanye atau diskusi Pilkada di media sosial saat ini berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

“Ini saya kira fenomena puncak gunung es yang sudah lama dikeluhkan masyarakat, di mana aksi saling bully dan caci-maki di socmed yang tidak mendidik terus terjadi,” ujar Rika Kartika, MSi, peneliti DCSC saat ditemui di Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Yang mencengangkan, lanjutnya, dalam pertanyaan demi terciptanya penggunaan socmed secara bijak di Pilkada dan Pemilu mendatang, 85,1 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju bila pemerintah mengatur aktivitas di dunia maya. Padahal sejatinya kita sudah memiliki  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sebenarnya sudah mengatur mengenai kemungkinan munculnya ujaran kebencian (hate speech)di internet. Selain itu juga ada KUHP yang mengatur dan memberi sanksi hukum bila terjadi pencemaran nama baik.

Bisa disimpulkan hal ini merupakan paradoks, karena aspirasi responden yang menginginkan pengaturan oleh pemerintah, sementara instrumen hukum sebenarnya sudah cukup. Menyikapi paradoks tersebut Rika melanjutkan, menunjukkan sanksi kepada pelanggaran di Socmed kurang tegas.

“Kalau UU ITE dan KUHP ditegakkan, tidak mungkin persepsi publik demikian tinggi menginginkan pengaturan lebih jauh oleh pemerintah. Faktanya kan socmed masih menjadi ajang saling hujat sampai saat ini, yang hanya menimbulkan kegaduhan, tanpa ada nilai pendidikan politik yang berguna bagi pemilih. Dan sanksi nya sejauh ini kurang tegas,” pungkasnya. (Rud)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.