Jakarta, Obsessionnews – Pasca konflik KPK vs Polri, salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah konflik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjaja Purnama (Ahok) versus DPRD DKI Jakarta. Ahok dinilai melakukan tindakan inkonstitusional karena mengajukan versi APBD yang tidak ditandatagani oleh DPRD DKI ke Mendagri. DPRD pun sepakat menggunakan hak angketnya untuk kasus ini.
“Ahok melawan. Ahok berargumen bahwa dirinya melangkahi DPRD DKI karena khawatir dikadali lagi oleh DPRD,” ujar Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ade Mulyana
di kantornya, Jl Pemuda, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2015).
Menurut Ade, Ahok menyatakan bahwa dirinya melakukan terobosan pengajuan APBD melalui e-budgeting untuk menghindari adanya permainan oknum mengotak-atik APBD.
“Ahok membuktikan itu. Bahwa dalam APBD terdapat anggaran ‘siluman’ yaitu pembelian UPS dengan nilai fantastis mencapai 12 trilun rupiah,” katanya.
Konflik ini, lanjut Ade, memperoleh perhatian publik secara luas bukan hanya warga DKI. Terlepas dari apakah DPRD atau Ahok yang benar, publik punya penilaian sendiri.
Mayoritas publik menyatakan bahwa mereka lebih percaya dengan sikap dan komitmen Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih disbanding dengan kepercayaan mereka terhadap DPRD Jakarta. Sebesar 60.77 %publik menyatakan percaya dengan komitmen Ahok untuk pemerintahan yang bersih.
“Dan hanya sebesar 22.65 % yang percaya dengan komitmen DPRD Jakarta untuk pemerintahan yang bersih,” terangnya.
Ade mengaku secara khusus ingin memotret opini publik terkait dengan antara Ahok versus DPRD Jakarta terkait dengan APBD 2015. Survei dilakukan pada tanggal 3 – 4 Maret 2015 di 33 Provinsi di Indonesia.
Survei menggunakan multistage random sampling dalam menarik sample sebanyak 1200 responden. Dengan estimasi margin of error sebesar 2.9 %. Selain survei, kami pun melengkapi data dan analisis melalui iriset kualitatif yaitu dengan metode in depth interview, FGD (focus group discussion), dan analisis media. (Purnomo)
