Negara maju memang sangat cenderung mengandalkan sektor pajak sebagai sumber utama tunggal untuk membiayai operasional dan kegiatan pembangunan mereka. Karena rakyat sudah sangat produktif dan memiliki pendapatan yang baik untuk dimintai kontribusinya atas segala kenyamanan yang telah diberikan negara.
Artinya negara dalam hal ini pemerintah, telah bekerja keras terlebih dahulu untuk membangun segala sektor sehingga negara dan seluruh rakyat sangat produktif. Impor hanya dilakukan untuk hal-hal tidak dimiliki atau lebih efisien dan cukup aman jika diperoleh dari pihak luar. Sedangkan ekspor menjadi salah satu potensi utama pemasukan negara.
Sudahkah semua itu menjadi fakta dan kenyataan di Indonesia? Kenapa pemerintah Indonesia jadi latah meniru cara mendapatkan biaya operasional (APBN) dengan cara yang sama dengan negara maju? Padahal mereka belum atau nyaris tidak menciptakan produktivitas nasional. Bedakanlah pemerintahan dan preman terminal. Keduanya sama-sama memungut biaya, bedanya yang terakhir memungut tanpa alasan dan peran yang jelas.
Sebelum memajaki segala hal, sebelum memaksa zakat semua umat Islam, sebelum memaksa gereja mengambil kewajiban kepada umatnya dan umat beragama lainnya. Sebelum semua warga negara dipaksa dan diwajibkan dengan tegas dan besar berkontribusi pendanaan kepada pembangunan, sadarilah satu hal, kalian pengelola pemerintahan, bukan preman! (Teuku Gandawan, Alumni ITB)
