Padang, Obsessionnews – Kebijakan pemerintah memberlakukan Pemerintahan Desa menuai kontroversi. Di Sumatera Barat (Sumbar) misalnya, tidak seluruhnya daerah memakai desa, juga terdapat nagari sebagai pemerintahan terendah.
Khusus pemberian dana desa, dinilai tidak realistis. Dimana desa/nagari di Sumbar dengan jumlah 880 hanya menerima dana alokasi desa sebesar Rp264 miliar dengan jumlah penduduk 5,6 juta jiwa. Sedangkan di Aceh yang memiliki desa 6474 dengan jumlah penduduk desa 5,1 juta jiwa menerima bantuan Rp1,8 triliun.
“Apakah kita mesti memekarkan desa/nagari yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) untuk memperoleh dana alokasi desa lebih besar. Namun hal ini dapat menimbulkan gejolak di masyarakat nagari,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek dalam pemaparannya saat bertindak sebagai narasumber dalam acara Seminar Nasional Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kampus Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDB) Sumbar, Selasa (3/11).
Donny Moenek yang menjadi narasumber pertama dan membawakan materi dengan tema “Peran Pemerintah dan Upaya Pemerintah Provinsi Dalam Mengakselerasi Dan Efektifitas Penggunaan Dana Desa Di Sumatera Barat” mengatakan, nagari di Sumbar tidak identik sama dengan desa.
“Di nagari memiliki batas wilayah adat, dan juga terdapat kerapatan adat nagari (KAN) dimana memiliki fungsi untuk mengatur sengketa adat dan ranji (silsilah masyarakat Minagkabau), dan masalah adat tidak dapat diselesaikan melalui hikum pidana ataupun perdata,” sebut Donny.
Menurut Donny, untuk menjamin efektifitas dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa yaitu dengan melampirakan bukti-bukti setiap pengeluaran. Prinsip pengeluaran uang adalah dengan verifikasi.
“Harus ada proses verifikasi sebelum uang digunakan dan pengelolaan uang di desa tidak boleh hanya dikelola oleh 1 orang karena menimbulkan kecenderungan untuk korupsi,” ujar Donny.
Seminar bertema Implementasi Kebijakan Dana Desa itu dibuka oleh Direktur Kampus IPDN Sumbar, Abdul Malik. Acara ini dihadiri oleh Prof. Sadu Wasistiono yang merupakan Wakil Rektor IPDN dan merupakan salah satu Guru Besar di IPDN. Mantan Sekda Sumbar, Rusdi Lubis, Anggota DPRD Sumbar Aristo Munandar, Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar, Kepala Pusdiklat Regional Bukittinggi, dan Perwakilan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. (Musthafa Ritonga)
