Padang, Obsessionnews – Sebanyak 880 nagari atau desa yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) dengan penduduk 5,5 juta jiwa dinilai rugi hanya menerima Rp193 miliar dana desa jika dibandingkan dengan Aceh yang memiliki 6.746 desa dengan penduduk 5,1 juta jiwa menerima Rp1,7 triliun.
“Cara lain agar mendapat dana besar dengan melakukan pemekaran desa/nagari. Cuma langkah itu satu-satunya. Karena kalau ini tetap kita pertahankan kita akan terus merugi,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar, Syfrizal kepada wartawan di ruangannya, Selasa (30/6).
Syfrizal mencotohkan, daerah Pasaman yang hanya memiliki 19 nagari, apabila dikalikan dengan Rp220 juta dana desa, menerima Rp4,1 miliar. Total dana sebesar itu tidak akan cukup untuk membangun infrastruktur di wilayah nagari/desa.
Peran semua elemen sangat menentukan agar dana bisa terserap untuk pembangunan disamping ada aturan yang jelas seperti Peraturan Daerah (Perda) Nagari.
Menurut Syafrizal cara yang paling efektif, melakukan pemekaran desa/nagari, agar dana yang dikucurkan ke Sumbar bertambah. Pemekaran setidaknya membutuhkan waktu yang lama antara dua hingga tiga tahun. Berharap setelah tercatat secara administrative di Kementerian Desa sebagai desa/nagari persiapan, pada 2018 mendatang setiap desa persiapan ini sudah bisa menerima kucuran dana ini.
Namun demikian, salah satu acuan pemekaran setiap desa minimal memiliki 4.000 penduduk. Apabila syarat minimal sudah terpenuhi, maka pembentukan desa/nagari persiapan bisa dilakukan.
Sementara itu, dana desa yang sudah dicairkan ke rekening Pemerintah Daerah (Pemda) pada April lalu belum bisa direalisasikan karena pejabat desa atau nagari belum dilatih. Setelah perangkat masing-masing dilaih, baru dananya direalisasikan. Pencairannnya dilakukan melalui tiga tahap yang telah dilakukan tahap pertama bulan April 2015 sekitar 40 dari dana yang alokasi per desa. Kemudian tahapan kedua akan dilakukan pada bulan Agustus 2015 dan selanjutnya tahap ketiga di bulan September 2015.
Syafrizal mengatakan, dana tersebut akan diserahkan ke 14 daerah, diantaranya 12 kabupaten dan 2 kota. Sementara, kota yang masih menerima dana ini yaitu Kota Sawahlunto dan Pariaman. (Musthafa Ritonga)
