Jakarta – Mimpi masyarakat untuk memiliki rumah, lewat KPR dengan tingkat suku bunga terjangkau, masih sulit terpenuhi. Selain BI masih “mengerem” bisnis property yang kelewat hot, juga kalangan perbankan juga enggan menurunkan suku bunga tersebut.
Anehnya, Kalangan bankir berpendapat, minat nasabah membeli rumah, walau cicilannya makin mahal, belum berkurang. Kalaupun masyarakat ingin bunga KPR menurun itu tidak bisa terjadi dalam waktu dekat.
Soalnya, kredit masih jadi andalan bank menghimpun likuiditas tambahan saat tabungan dan deposito sebagai sumber alamiah Dana Pihak Ketiga (DPK) sedang sulit dicari.
Padahal, masyarakat tingkat ekonomi menengah atas yang mengambil kredit rumah ke dua dan seterusnya, yang tidak terlalu memperdulikan tingginya cicilan (termasuk suku bunganya). Sedangkan, rumah tangga pemula (baru menikah dan bekerja) tentunya “pusing tujuh keliling” jika harus banyar cicilan rumah di atas Rp 3 juta per bulan.
Maka, jika sebuah keluarga menengah bawah dengan gaji Rp 4 juta sampai Rp 5 juta per bulan, misalnya, setidaknya harus bisa punya dana awal Rp 70 juta untuk uang muka kredit rumah. Berapa lama sebuah keluarga bisa menabung hanya untuk cari modal uang muka? Bagaimana nanti bisa mencicil angsuran, sementara gaji sudah dipotong kebutuhan ini dan itu setiap bulannya?
Apalagi Kemenpera menerbitkan harga baru untuk Rumah Sederhana Tapak (RST) dan Rumah Susun Sewa (Rusunami). Kemenpera mengatur harga RST mulai dari Rp113 juta hingga Rp185 juta. Harga tersebut nantinya akan berbeda untuk tiap provinsi. Sedangkan untuk harga rusunami disesuaikan dari yang termurah seharga Rp7,3 juta per meter persegi hingga Rp15 juta per meter perseginya
Persoalan hunian layak di Indonesia tak juga tuntas, bahkan semakin kuat memunculkan kesenjangan antara kaum “menengah atas” dan “menengah bawah”. Di satu sisi penjualan rumah mewah meningkat pesat, di sisi lain pasokan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih sangat kurang
“Saat ini saya lihat (bunga KPR) susah untuk turun, karena permintaan kredit masih besar padahal kenaikan DPK tidak seperti dulu. Itu menyebabkan likuiditasnya berkurang, kalau likuiditas ketat tidak mungkin turun, paling bertahan,” kata Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja di Jakarta, Rabu (13/8).
Sekadar catatan, Bank Indonesia mencatat penyaluran KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) pada triwulan II 2014 meningkat 5,9 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun suku bunga KPR berada di rentang 9-12 persen per bulan.
Sedangkan, Ketua Umum Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menjelaskan, suku bunga KPR tiga tahun ini sudah relatif rendah. Bahkan jauh lebih ringan dibanding kredit rumah era 80-an yang mencapai 20 persen per bulan.
Masalahnya, beban inflasi di masa sekarang meningkat, ditambah mulai banyak pencabutan subsidi bagi masyarakat kelas menengah. Misalnya ada kenaikan tarif dasar listrik dan harga jual BBM.
“Dulu ketika bunga KPR tinggi, pengeluarannya untuk listrik dan BBM rendah karena disubsidi. Jadi untuk mencicil rumah masih terasa ringan,” kata Sigit.
Direktur BTN Irman Zahruddin menjelaskan level bunga KPR 12,5 persen akan bertahan. Sebab, pasar properti di Tanah Air sudah stabil mulai tahun lalu.
Pihaknya saja cuma bisa menawarkan promo bunga KPR 8,9 persen secara terbatas. Lagi-lagi, BTN beralasan akibat DPK yang sedang susah didapatkan. “Prediksinya ya stay. Penyesuaian bunga kredit selalu lebih lambat dari deposito,” ungkapnya.
Kendati demikian, BTN optimis pengajuan KPR akan tetap stabil. Soalnya, demografi Indonesia masih dikuasai generasi baby boomers usia 25-50 tahun yang membutuhkan rumah. Belum lagi mengingat tingkat keuntungan investasi rumah yang menggiurkan.
“Properti masih investasi terbaik di Indonesia. Misal harga rumah dua tahun lalu Rp 150 juta, sekarang harganya Rp 400 juta. Investasi apa bisa dapat return segitu, jadi ya akhirnya harus disanggup-sanggupin. Kalau menunggu turun, enggak dapat properti,” kata Irman.
Memang dilema. Tampaknya pengusaha properti dan perbankan tetap “nyaman” dengan tingkat suku bunga KPR yang berlaku sekarang ini. Atrian calon pembeli properti tidak pernah surut.
Buktinya, banyak pengembang besar yang memasarkan proyeknya ludes dalam tempo satu jam. Padahal, proyek propertinya masih dalam bentuk maket atau di atas kertas saja.
Semoga saja, Kementerian Perumahan Rakyat, dibawah Presiden baru yang dilantik Oktober mendatang, bisa melakukan terobosan. Sehingga tugas pemerintah yang melayani semua golongan, utamanya kelas menengah bawah dalam memiliki rumah. Bisa diwujudkan.
