Jakarta, Obsessionnews.com – Pemkab Bojonegoro kembali mendapat sorotan positif atas keberhasilannya melakukan sejumlah terobosan di bidang pengendalian konflik kepentingan dan pencegahan korupsi.
Apresiasi tersebut tampak saat Pemkab Bojonegoro mendapat kehormatan untuk memaparkan presentasi pada seminar bertajuk ‘Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan (PPKK) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi dan Perluasan Integritas di Indonesia’ di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Acara yang digelar diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia, INFID, dan TIFA itu dihadiri Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Alex Marwoto, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan Kabid Sosbud Bappeda Bojonegoro Rahmat Junaidi yang hadir mewakili Bupati Bojonegoro, Suyoto atau Kang Yoto.
Pada kesempatan ini Rahmat Junaidi menyatakan bahwa sejak awal Pemkab Bojonegoro telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan di sektor sumber daya manusia.
“Sejak awal Kang Yoto memimpin Bojonegoro, beliau menetapkan empat komitmen yang diterapkan kepada staf Pemkab dan warga. Keempat komitmen itu adalah jangan suka mengeluh, jangan bilang bukan tanggung jawab kita, jangan bilang tidak punya anggaran, dan jangan melakukan korupsi,” ujar Rahmat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Obsessionnews.com, Jumat (16/9/2016).
Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, jelas Rahmat, sebagai bupati Kang Yoto telah menjadikan dirinya sebagai contoh. Antara lain dengan tidak pernah memberikan toleransi pada perbuatan korupsi atau pada hal yang berbau korupsi seperti gratifikasi dan kecurangan lainnya.
“Termasuk juga hal yang bisa menyebabkan korupsi pada pelayanan publik dan penanggulangan masalah sosial, seperti kemiskinan. Kang Yoto juga membentuk sistem yang sulit menjadikan orang untuk berbuat korupsi, seperi memberlakukan keterbukaan dalam segala hal kepada warga, termasuk keterbukaan anggaran,” tegas Rahmat.
Lebih jauh Rahmat menjelaskan, untuk mendukung hal itu Pemkab Bojongeoro menyiapkan teknologi informasi dengan adanya aplikasi e-government.
Melalui aplikasi ini pelayanan kepada masyarakat menjadi jauh lebih mudah. Termasuk dimudahkan dalam membuat perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, pengawasan.
“Melalui aplikasi ini pelayanan Pemkab Bojonegoro lebih accountable dan sangat terbuka dalam memberikan hak partisipasi rakyat,” ungkapnya.
Atas keberhasilan program tersebut, Pemkab Bojonegoro pun mendapat ganjaran pengakuan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2013, 2014, dan 2015.
Bahkan, tak hanya di tingkat nasional, Pemkab Bojonegoro pun banjir pujian dari dunia internasional. Pada tanggal 15-16 September 2016, Bojonegoro mewakili Indonesia diundang menghadiri pertemuan 15 kota model Open Goverment Partnership (OGP) di Washington DC, Amerika Serikat.
Prestasi tersebut membuat Bojonegoro sejajar dengan 15 kota lainnya di dunia, seperti Austin (AS), Buenos Aires (Argentina), Elgeyo Marakwet County (Kenya), Jalisco (Mexico), Kigoma (Tanzania), Li Libertat (Peru), Madrid (Spain), Ontario (Canada), Paris (France), Sao Paulo (Brasil), Scotland (UK), Sekondi-Takoradi (Ghana), Seoul (Korea), dan Tbilisi (Georgia).
“Kang Yoto hadir di kantor pusat OGP di Washington DC bersama 15 kota pilihan lainnya. Sekali lagi, melalui apresiasi ini Bojonegoro telah membuktikan bahwa selama 8 tahun ini Pemkab Bojonegoro mampu menekan kecurangan dan korupsi, membentuk pelayanan publik yang lebih baik, mendukung peningkatan ekonomi rakyat Bojonegoro, serta menghasilkan aparatur sipil negara yang kompeten,” jelas Rahmat. (Fath @imam_fath)
