Jakarta, Obsessionnews – Saat memutuskan penurunan harga eceran bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar pada 5 Januari 2016 mendatang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bakal mengutip dana dari masyarakat untuk ketahanan energi. Caranya, setiap kali masyarakat membeli bensin maka dikutip Rp 200 perliter untuk premium dan Rp 300 per liter bagi pengguna solar.
Memasukkan pungutan tersebut ke dalam APBN-P 2016, tentu membutuhkan proses serta persetujuan DPR RI yang baru selesai masa reses pertengahan Januari tahun depan. Sedangkan rencana Menteri ESDM Sudirman Said, bakal dieksekusi tanggal 5 di bulan dan tahun yang sama.
“Pertanyaannya apakah Menteri ESDM pada tanggal 5 Januari 2016 saat perubahan harga baru BBM, sudah melakukan pemungutan dana sebesar Rp 200 untuk Premium dan Rp 300 untuk solar yang belum ada kejelasan payung hukumnya ?” kata pengamat energi Yusri Usman kepada obsessionnews.com melalui pesan singkat, Minggu (27/12).
Sudirman pun tengah berupaya meyakinkan publik kalau pungutan tersebut bakal dikelola secara baik, transparan, akuntable bahkan diaudit BPKP serta BPK-RI. Tapi menurut Yusri, itu cuma angin surga.
“Mengapa dia membuktikan dulu ke publik hitung-hitungan detail perhitungan harga BBM dengan rumusan yang dibuat berdasarkan Perpres 191 tahun 2014 dan Permen ESDM 04 tahun 2015, yaitu berapa harga Indeks Pasar yang digunakan sebagai perhitungan harga dasar BBM ?” kata Yusri mempertanyakan.
Dari harga dasar tersebutlah, dibuka berapa biaya penyimpanan, distribusi, margin Pertamina, fee SPBU, fee BPH Migas serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan PPN sebesar 15 persen.
Memang, penjelasan harga dasar BBM yang ditetapkan Kementerian ESDM sangat penting untuk dibuka lebar-lebar ke muka umum. Tujuannya, agar masyarakat benar-benar paham soal hitungan lainnya sebagai komponen pembentuk harga keekonomian yang dinyatakan Pertamina wajar atau penuh dengan ketidak efisienan signinifikan, terkait anjloknya harga minyak dunia saat ini.
Asal tahu saja, harga minyak dunia saat ini sudah menempati posisi 34 dolar Amerika Serikat untuk tiap barelnya.
“Saat ini publik bertanya tanya kok teganya pemerintah lihat rakyat yang sudah susah, akan tetapi dipaksa dipungut haknya untuk menikmati saat murahnya harga minyak dunia,” tegas Yusri.
“Tidaklah salah kalau publik menduga-duga bahwa Sudirman Said lagi berselancar dengan ide pungut untuk dana ketahanan energi ini untuk mengalihkan perhatian besarnya tekanan publik mengharapkan dibentuknya pansus hak angket Freeport oleh DPR RI, yang mungkin membuka kotak pandora dugaan keterlibatan elit-elit dipuncak kekuasaan,” jelas dia. (Mahbub Junaidi)
