Jakarta – Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menengarai, terkait subsidi BUMN Rp72 triliun, pemerintah Jokowi melakukan bailout utang Luar Negeri (LN) BUMN. Ia menilai, pemerintah tanpa ragu-ragu mencabut berbagai macam subsidi untuk rakyat, sementara sisi lain pemerintah justru mengusulkan mensubsidi perusahaan BUMN dalam jumlah yang sangat fantastis Rp 72 triliun.
“Dalam RPBN 2014 pemerintah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBNP senilai Rp72,97 triliun, meningkat senilai Rp67,86 triliun dibandingkan usulan sebelumnya. Diantara BUMN yang mendapatkan PMN cukup besar adalah PT SMI Rp20,3 triliun, PT Antam Rp7 triliun, Bank Mandiri Rp5,6 triliun,” ungkap Salamuddin Daeng yang juga Peneliti Senior The Indonesia for Global Justice (IGJ), kepada Obsession News, Rabu (21/1/2015).
Melihat kondisi keuangan BUMN saat ini, menurut dia, tampaknya pemerintah hendak menyelamatkan BUMN yang tengah sekarat akibat utang luar negeri yang menumpuk. Seperti diberitakan, Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui, banyak dari perusahaan BUMN yang merugi lantaran melakukan pinjaman dalam bentuk dolar, padahal pendapatannya lebih banyak dalam bentuk rupiah.
Menurut Rini, hal yang aneh ketika perusahaan memiliki pendapatan dalam rupiah namun mengambil hutang dalam bentuk dolar.”Memang bunganya murah, tapi kalau dilihat dari fluktuasi nilai tukar bisa menjadi kerugian besar, padahal operasinya cukup bagus emiten-emiten BUMN ini,” ujar Menteri BUMN, Selasa (2/12/2014) lalu.
Salamuddin mengungkapkan, selama ini BUMN dikerahkan untuk mencari utang luar negeri. Pemerintah menikmati aliran utang luar negeri BUMN sebagai penerimaan devisa. “Utang Luar Negeri BUMN dijadikan bantalan untuk menjaga nlai Rupiah. Demikian pula dengan pejabat BUMN menjadikan kesempatan ini untuk menumpuk kekayaan, gaji besar, dan fasilitas mewah.
Selain itu, lanjutnya, perusahaan BUMN dikerahkan untuk mencari utung dengan memeras rakyat, misalnya dengan menaikkan tarif listrik, menaikkan harga gas, manaikkan harga pupuk, menaikkan tarif jalan tol, menaikkan bunga kredit, dengan menggunakan berbagai alasan dan argumentasi.
“Hasilnya, selama ini seluruh BUMN yang mendapatkan PMN tersebut selalu mengumumkan untung besar, hasil mengeruk rakyat dan hasil rekayasa laporan keuangan mengubah utang menjadi penerimaan,” tegas dia.
“Sekarang! Ketika utang BUMN menumpuk, APBN yang notabene bersumber dari pajak rakyat justru dikeruk untuk membailout BUMN? Atau apakah ini merupakan ambisi bagi-bagi mega proyek pemerintahan Jokowi kepada pemilik modal di sekelilingnya? Awasi!” bebernya. (Ars)
