Minggu, 25 Oktober 20

Suap Menggila, Izin Meikarta Terancam Dibekukan!

Suap Menggila, Izin Meikarta Terancam Dibekukan!

Seorang Pejabat Pemprov Jawa Barat menduga telah terjadi pelanggaran persyaratan pembangunan proyek Meikarta di Bekasi. Jika terbukti, izin superblok itu dapat dibekukan.

Dugaan itu muncul setelah KPK mengumumkan pada Senin (15/10), bahwa mereka sudah menetapkan sembilan tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta di Bekasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Dadang Masoem, memaparkan pada Desember 2017 pihaknya telah menyampaikan keberatan ke Meikarta dan Kabupaten Bekasi terkait AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), andalalin (analisis dampak lalu lintas), dan pemanfaatan air tanah.

“Sudah disampaikan ‘kalau Anda masih mau tetap membangun’, tolong ikutinaturan-aturan yang akan kita keluarkan nanti,” ungkap Dadang seperti dilansir BBC News Indonesia.

“Dia (Meikarta) berusaha untuk “Kenapa yang lain tidak ada masalah, yang Orange County?” Orange County tidak menggunakan kata-kata Metropolitan dan di bawah 500 hektare, itu (kewenangan) kabupaten,” bebernya pula.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditangkap KPK terkait suap dari Meikarta

Dadang menjelaskan sebenarnya Pemprov Jabar tidak perlu ikut memberikan rekomendasi izin, karena luasan proyek yang di bawah 500 hektare.

Namun, penggunaan kata ‘metropolitan’ dalam nama proyek, membuat Pemprov Jabar harus ikut mengeluarkan rekomendasi.

Dia menambahkan pihaknya akan segera melakukan inspeksi di lapangan, dan jika terbukti ada pelanggaran, maka izin proyek Meikarta dapat dibekukan.

Kasus suap Meikarta melibatkan commitment fee Rp13 miliar yang diduga diberikan kepada lima pejabat Kabupaten Bekasi, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, soal izin 84,6 hektare lahan, yang merupakan tahap pertama dari tiga tahap pembangunan dengan total luas 500 hektare.

Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, dan tiga orang lainnya (dua konsultan dan satu pegawai Lippo) yang diduga sebagai pihak pemberi fee juga dijadikan tersangka.

Rencananya, mega proyek ini akan mendirikan 250.000 unit properti residensial dan 1,5 juta meter persegi ruang komersial, dengan nilai proyek sekitar Rp280 triliun. (Red)

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Minggu (29/10/2017) lalu, saat memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah.

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.