Rabu, 20 Oktober 21

Stafsus: Demokrat Tidak Tahu Apa yang Dilakukan Jokowi

Stafsus: Demokrat Tidak Tahu Apa yang Dilakukan Jokowi

Jakarta, Obsessionnews – Pihak Istana menanggapi dingin soal 10 rekomendasi yang disampaikan Partai Demokrat kepada pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Johan Budi SP, rekomendasi itu belum tentu sesuai kenyataan.

“Kan orang di luar tentu tidak mengetahui secara detil apa yang ada di pemerintahan (Jokowi-JK). Sebagai masukan itu sah-sah saja,” ujar Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Johan mengatakan kritik atau masukan dari Partai Demokrat itu adalah bagian dari masukan yang disampaikan oleh pihak lain kepada pemerintah. Namun tentu kata dia, apakah masukan itu sesuai kenyataan atau tidak, pihaknya akan mempelajarinya lebih lanjut.

“Namanya juga masukan. Ya diterima lah, namanya juga masukan. Tapi apakah itu dilaksanakan atau tidak akan dilihat,” kata Johan.

Partai Demokrat mengkritik pemerintah melalui 10 rekomendasinya. Salah satunya, Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai pemerintah saat ini terlalu menghamburkan uang untuk infrastruktur dan absen untuk masalah penanggulangan masyarakat miskin.

“Saya kira pemerintahan sekarang menanggulangi kemiskinan juga. Banyak dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Seperti Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya,” terang Johan.

Berikut ini 10 butir rekomendasi Partai Demokrat kepada pemerintah:
1. Pemerintah harus menghitung pembiayaan yang tepat untuk pembangunan infrastruktur.
2. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk memerangi tanpa hentu dan tanpa pandang bulu kejahatan narkoba.
3. Pemerintah perlu mencarikan solusi secara rasional dan feasible tentang permasalahan di APBN dan transparan dalam melakukan kebijakan fiskal.
4. Pemerintah harus memasukan tiga pilar utama ekonomi yaitu manfaat ekonomi harus nyata, menjamin keadilan sosial, dan sistem tata kelolanya yang baik ke dalam RUU Tax Amnesty.
5. Tidak boleh ada desain dan kandungan suatu Undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah.
6. Pemerintah harus mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mencegah PHK dan bertambahnya pengangguran.
7. Partai politik adalah pilar demokrasi oleh karena itu, semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan.
8. Kisruh sepakbola dan PSSI harus segera diselesaikan.
9. Pemerintah harus memberikan solusi soal status pegawai dan guru honorer agar masyarakat tidak resah.
10. Partai Demokrat melihat dalam melakukan kebijakan dan langkah pemerintah tidak sinergis. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.