Rabu, 29 September 21

Staf Ahli Gubernur Jateng Bakal Ditahan

Staf Ahli Gubernur Jateng Bakal Ditahan

Semarang, Obsessionnews – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kembali menegaskan bahwa upaya penjemputan paksa tersangka kasus bantuan sosial Pemprov Jateng 2011, Joko Mardianto akan tetap dilaksanakan. Sebagaimana disampaikan Kasi Penerangan Hukum Kejati, Eko Suwarni mewakili Kajati Hartadi di lantai 4 gedung Kejaksaan, Selasa (26/5/2015). “Apabila tersangka tidak hadir lagi, kami akan melakukan upaya penjemputan paksa oleh Joko Mardianto besok Kamis,” tegasnya.

Tersangka yang waktu itu menjabat selaku penasehat tim verifikasi bansos telah menghiraukan pemanggilan pihak Kejati sebanyak 3 kali. Maka dari itu, berdasarkan ketentuan upaya penjemputan paksa wajib dilakukan. Panggilan terakhir akan dilayangkan hari Rabu (27/5) dan bila masih diindahkan, pihaknya tak segan-segan untuk segera menahan tersangka korupsi dana APBD tersebut pada Kamis, (28/5).

Penahanan Joko Mardianto, lanjut Eko, sejatinya dilakukan minggu lalu (21/5), bersama tersangka lain yaitu Kabag Kesra dan Bencana Alam Dinas Sosial Provinsi Jateng, Joko Suryanto yang dalam kasus ini bertindak sebagai Ketua tim verifikasi bansos. Namun Joko Mardianto yang saat ini menjabat staf ahli Gubernur Jateng, mangkir dari panggilan dengan alasan izin dinas ke luar kota.

“Tersangka izinnya pelatihan di Bandung, surat yang masuk ke kami seperti itu. Ada capnya pak Gub juga kok,” jelas Eko usai acara coffe morning.

Hingga saat ini belum ada kejelasan kapan tersangka menyerahkan diri. Namun pihak Kejati memastikan kalau tersangka sudah pulang dari pelatihan dan berada di Semarang. “Jadi, kami tidak perlu melakukan penjemputan disana. Kita sudah pantau tersangka yang saat ini berada disini (Semarang),” tandasnya.

Staf Gub jateng ditahan

Seperti diketahui, kedua tersangka merupakan pengembangan kasus yang menyeret beberapa mantan aktivis kampus dalam penerimaan dana bansos yang berasal dari APBD Provinsi Jateng 2011. Modus keduanya selaku petinggi tim verifikasi, meloloskan berbagai proposal fiktif. Mereka juga membuat penerima bansos fiktif yang melibatkan mantan aktivis kampus diatas.

Seharusnya, selaku tim verifikasi, tersangka wajib melakukan kajian terhadap proposal bantuan. Misalnya, kelengkapan persyaratan seperti surat permohonan bantuan, kuitansi, foto copy buku rekening, foto copy KTP, dan surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana. Akan tetapi, hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan jateng terhadap 164 sampel penerima bansos yaitu lembaga sosial (LSM) dengan nilai sebesar Rp 1.095 miliar, menunjukkan hanya dimiliki oleh 21 orang. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.