Minggu, 24 Oktober 21

SPR: KPK Melemah di Bawah Kepemimpinan Ruki

SPR: KPK Melemah di Bawah Kepemimpinan Ruki

Jakarta, Obsessionnews – Serikat Pengacara Rakyat (SPR) menilai, kekhawatiran publik akan semakin melemahnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pasca kekalahan di praperadilan Budi Gunawan dan penunjukan Plt Pimpinan KPK Taufiequrrahman Ruki agaknya sudah mulai terbukti. Setidaknya ada tiga indikasi kuat mengenai hal tersebut yaitu :

Pertama, Plt Pimpinan KPK terutama Taufiequrrahman Ruki sangat terlihat tidak tegas terutama dalam kasus kriminalisasi Abraham Samad dan Bambang Widjayanto dan tindak lanjut penanganan perkara Budi Gunawan.

“Dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjayanto sama sekali tidak terlihat upaya Taufiequrrahman Ruki untuk membela atau sekedar menuntut Mabes Polri melakukan gelar perkara terbuka terkait kejanggalan mencolok dalam penanganan kasus tersebut. Dia hanya bicara normatif bahwa kasus tersebut biar ditangani oleh Polri karena memang kewenangan Polri,” jelas Jurubicara SPR Habiburokhman SH MH kepada Obsessionnews, Minggu pagi (1/3/2015).

Sementara dalam tindak lanjut penanganan kasus BG setelah kekalahan di praperadilan, lanjutnya, Taufiequrrahman Ruki juga tidak terlihat fight untuk melakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. “Malah sekarang beredar wacana untuk mengalihkan penanganan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung, hal ini jelas bertentangan dengan fungsi ‘supervisi’ KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang  KPK,” ungkap Habiburokhman.

Yang Kedua, adalah soal masih tersanderanya dua pimpinan KPK lain yaitu Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka juga turut menjadi terlapor perkara pidana pasca penetapan BG sebagai tersangka. Saat itu beredar rumor bahwa merekapun sudah menjadi tersangka.

“Sulit bagi mereka berdua untuk berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai komisioner jika dihantui status tersangka . Ada baiknya permasalahan kasus kedua orang tersebut dibuat jelas terlebih dahulu. Jangan nanti mereka tiba-tiba di tangkap di tengah jalan ketika KPK mengusut kasus korupsi besar dan melibatkan orang penting,” tandas Koordinator SPR.

Yang Ketiga, informasi bahwa Indriyanto Seno Adji ternyata menderita penyakit kanker.  Jika informasi tersebut benar, tentu pengangkatan Indriyanto Seno Adjie telah melanggar Pasal 29 huruf c UU KPK yang mensyaratkan pimpinan KPK harus sehat jasmani dan rohani.

“Beban kerja pimpinan KPK dipastikan sangat berat karena prioritas KPK adalah kasus-kasus besar yang tingkat kerumitannya juga tinggi oleh karenanya kondisi pimpinan KPK harus benar-benar prima,” tegas Habiburokhman.

Tiga indikasi tersebut, menurutnya, membuktikan bahwa keputusan-keputusan  yang diambil Presiden Jokowi terkait kisruh KPK Vs Polri tidaklah benar-benar menyelesaikan persoalan. Presiden harus segera melakukan tindakan lanjutan agar pelemahan terhadap KPK tidak terus berlarut – larut.

“Suka tidak suka kita harus mengakui bahwa KPK adalah lokomotif pemberantasan korupsi di era reformasi. Pelemahan terhadap KPK adalah lonceng kematian gerakan pemberantasan korupsi,” beber Habiburokhman. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.