Minggu, 26 September 21

Spekulan Seenak Perutnya, Bulog Harus Monopoli Harga

Spekulan Seenak Perutnya, Bulog Harus Monopoli Harga

Jakarta, Obsessionnews РDi era Orde Baru, pemerintah benar-benar menjaga perut rakyat. Badan Urusan Logistik diberi kewenangan penuh sebagai state trading enterprise (STE) yang dinotifikasi di World Trade Organization (WTO). Meski saat itu pasar beranjak bebas, Bulog masih memegang keistimewaan berupa hak monopoli atas sembilan bahan pokok (sembako) di dalam negeri.

Semenjak perekonomian Indonesia berantakan sampai berujung hutang-hutangan di sana-sini, keistimewaan Bulog terpaksa dipangkas. Ini, atas permintaan International Monetary Fund (IMF) sebagai kreditur hutang RI.

Tahun 1998, antara IMF dan pemerintah RI disepakati kalau STE Bulog dihapus lewat Letter of Intent (LOI). Kemudian, pada 20 Januari 2000 kewenangannya benar-benar dipreteli dan hanya sebatas mengurus beras saja. Sementara komoditi pokok lain, diserahkan pada mekanisme pasar.

Sejak saat itu sampai detik ini, tak ada lagi stabilisator harga sembako kecuali beras yang masih dipegang Bulog. Kadang-kadang, harga makanan pokok orang Indonesia yang sebagian pasokannya didatangkan dari luar ini juga harus mengikuti irama pasar.

Melalui Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSKK) Luhut Panjaitan, pemerintah menegaskan kalau peran Bulog akan dikembalikan lagi. Artinya, tidak cuma beras yang diurus.

Luhut bilang, fungsi Bulog sebagai stabilisator harga beras saat ini sudah cukup. Makanya kudu diberi peran lebih guna menstabilkan nilai jual komoditi lain seperti gula, kedelai, bawang, cabai, daging sapi dan sebagainya. Menurut rencana, aturan tersebut akan direalisasikan tahun ini.

“Butuh waktu,” jelas Luhut di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/6) seperti dikutip banyak media.

Luhut mengakui, STE sebenarnya merupakan instrumen bagus. Hanya saja, waktu itu IMF meminta dicabut. Pemerintah juga iya-iya saja. Nah sekarang, kata dia, untuk kembali ke situ lagi membutuhkan proses pengaturan.

Tujuan diperkuatnya peran Bulog sama ketika Indonesia belum berhutang pada IMF yakni guna menghindari spekulasi kenaikan harga sembako. Sebab, sering sekali ini terjadi di dalam negeri.

Presiden melalui KSKK, sepertinya mengakui kalau pelaku pasar sering memanipulasi harga. Alasannya macam-macam. Ongkos produksilah, distribusilah, belum lagi kalau ada momen kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Ramadhan dan Lebaran seperti sekarang ini.

Menurut Luhut, tahun ini juga Presiden akan melakukan pengembalian peran Bulog secara bertahap. Intinya, kata dia, Jokowi mau rakyat jangan pernah dimanipulasi. Apalagi sekarang, proyek pembangunan infrastruktur sudah berjalan. Ruas tol Cirebon mulai beroperasi, jadi bakal mengurangi biaya produksi atau pun distribusi.

“Karena produksi dari sana mungkin bisa langsung. Kalau bedanya kamu beli Rp 10 ribu dijual Rp 13 ribu-Rp 15 ribu ngapain saya ke tengkulak. Langsung saja ke pasar induk misalnya,” kata Luhut kepada wartawan.

Lantas, bagaimana dengan rencana pembentukan Lembaga Pangan? Apa tidak bertabrakan nantinya?

Luhut memastikan, rencana perluasan kewenangan Bulog tidak akan menubruk rencana pembentukan Badan Pangan Nasional. Sebab jelas, tugas pokoknya adalah mengendalikan harga sembako.

Jadi begini, selama ini Bulog memang diharamkan berlaku komersil. Makanya, demi menyediakan stok beras dan menggelar operasi pasar tahun ini digelontorkan dana sebanyak Rp 18,8 triliyun untuk beras keluarga miskin. Ada juga anggaran sebesar Rp 1,5 triliyun untuk beras cadangan pemerintah.

Dalam menjalankan perannya, terlebih dulu Bulog kudu meminjam dari bank dan baru dibayarkan setelah anggaran pemerintah cair. Dengan mekanisme seperti ini, Bulog tekor Rp 1 triliyun tiap tahun.

Kalau Badan Pangan Nasional sudah terbentuk sebagai produk turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Bulog sebagai operatornya, bisa mendapat kucuran dana langsung dari APBN yang merupakan pengalihan subsidi bbm ke sektor lain.

Intinya, penguatan wewenang Bulog dan pembentukan Badan Pangan Nasional adalah agar pedagang bisa tetap untung dengan wajar, sementara konsumen tak merasa keberatan.

Pengamat Pertanian HS. Dillon seperti dilansir Kompas.com menyambut baik rencana Presiden Jokowi ini. Sebab menurut Dillon, peran Bulog sebagai penyangga dan penjaga stok pangan serta stabilisator harga saat ini kurang kuat.

Sederhananya, kata Dillon, tugas Bulog selama ini menyerap beras petani sebagai stok cadangan nasional. Saat harga beras di sawah rendah, wajib diserap guna melindungi kaum tani. Kemudian saat pasar membandrolnya terlalu tinggi, Bulog segera menggelontorkan pasokan. Dengan cara ini, konsumen terlindungi.

Belakangan, lantaran harga beras di atas angka pembelian pemerintah, Bulog kesulitan menyerap beras petani. Ini, akhirnya dimanfaatkan spekulan dan rasanya sudah perlu dievaluasi.

Jadi tepatlah kalau pemerintah saat ini tak cuma memperluas areal tanam komoditi pangan. Pengembalian peran Bulog sekaligus sebagai operator Badan Pangan Nasional, nantinya berperan aktif mendorong kedaulatan, kemandirian, ketahanan serta keamanan pangan. (Mahbub Junaidi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.