Oleh: Jamran, Aktivis dan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) yang ditangkap Polda Metro Jaya dalam Aksi 212, dituduh mulanya makar, tapi berganti melanggar UU IT
Sejak zaman kemerdekaan umat Islam tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk kepada minoritas, bahkan berbuat dzolim sedikitpun tidak. Toleransi umat Islam sangat tinggi, karena merasa bahwa negeri ini adalah karunia Allah SWT yang dapat dinikmati bersama-sama. Kemerdekaan ini diraih dengan darah dan air mata seluruh anak negeri.
Sejak era Soekarno sampai dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) umat Islam sebagai mayoritas tetap menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan Bhinneka Tungal Ika, saling menghargai, menghormati bahkan saling membantu.
Masuk ke era pemerintahan Jokowi inilah yang menurut saya sudah mulai terkikis baik itu oleh perlakuan tidak adil maupun ucapan-ucapan pemerintah sendiri yang sering menyinggung perasaan umat Islam, dan perlakuan tidak adil. Bahkan sejak era reformasi yang sangat ekstrim melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam.
***
Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat menguras energi rakyat Jakarta dan bahkan energi rakyat Indonesia. Isu SARA yang sangat terlihat jelas, bahkan kaum minoritas, khususnya warga keturunan pun banyak yang mulai nekat dan berani melakukan intimidasi dan menghina. Sampai seorang Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mereka caci-maki, bahkan dilecehkan. Belum lagi di dunia media sosial (medsos) mereka sangat berani menghina agama Islam.
Euforia demokrasi dan kebebasan yang dibuka oleh pemerintah kita telah melampaui batas-batas normal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesopanan. Pilkada DKI seakan dijadikan ajang percobaan oleh segelintir orang berduit yang menguasai Republik ini.
Kesabaran umat Islam sangat diuji di era ini. Statemen Jokowi untuk memisahkan agama dari urusan negara menjadi blunder. Dukungan pemerintah terhadap pasangan calon (paslon) tertentu di Pilkada DKI 2017 dan aparat yang terlihat sangat tidak adil terhadap perkembangan situasi saat ini menimbulkan gelombang besar pertemuan-pertemuan umat Islam, seperti Aksi 411, Aksi 212, Aksi 313, dan lain-lain sebagai bukti ukhuwah umat Islam tidak bisa dianggap main-main. Penguasa maupun para bandar yang berada di belakang kekuasaan saat ini pun mengalami paranoid dengan gerakan people power umat Islam. Dan terbukti Pilkada DKI 2017 memperlihatkan bagaimana umat Islam mempecundangi Ahok-Djarot dengan selisih sementara lebih dari 10%.
People power saya rasa akan terus berlanjut sampai ke Pilpres 2019, jika pemerintah saat ini masih saja melakukan blunder dan menyerang umat Islam sebagai sasaran kebijakan-kebijakannya. Masyarakat sudah mulai cerdas. Money politics dan serangan sembako tidak mampu mempengaruhi umat Islam. Apalagi ekonomi negara kita mulai bangkrut dengan hutang-hutangnya yang sangat fantastis. Pemerintah hanya indah dalam pencitraan dan sangat lemah dalam realitas. Pengangguran meningkat dan asset-aset bangsa banyak yang terjual oleh aseng. Krisis kepercayaan rakyat terhadap rezim saat ini sudah mulai tampak.
Akankah Pilkada DKI 2017 akan memberikan dampak politik terhadap Pilpres 2019? Kita melihat turunnya kepercayaan rakyat terhadap parpol-parpol pendukung Ahok-Djarot. PDI-P yang terlihat paling terpukul di beberapa Pilkada serempak 2017 akibat dampak dari Pilkada DKI. Sementara itu banyak statemen Ketua Umum PDI-P Megawati yang membuat sakit hati umat Islam sebagai mayoritas di republik ini.
Umat Islam akan tetap bersatu menjaga republik ini dari tangan-tangan yang menginginkan Indonesia melupakan sejarah lahirnya Indonesia, yang ingin menjauhkan dari akar berdirinya republik ini.
People power umat Islam akan terus dibuktikan, walaupun dalam posisi diancam dan diintimidasi. Sebagai pemegang saham di republik ini, umat Islam tentu akan menjaga dan melindungi negara ini sampai tetes darah terakhir. (*)
