Kamis, 20 September 18

Jokowi Sudah Punya Calon Wakil Presiden

Jokowi Sudah Punya Calon Wakil Presiden

Oleh: Syafril Sjofyan, Pengamat Kebijakan publik, Aktivis pergerakan 77-78

 

ADA seorang tokoh senior menyampaikan pertanyaan pada saya untuk meminta pendapat saya sebagai pengamat kebijakan publik. Pada Rampimnas Partai Demokrat, ada usaha SBY untuk mendekatkan putranya AHY untuk “mendampingi”Jokowi, ketika Rapimnas Demokrat. Sepertinya Presiden Jokowi terkesan memberi angin, dengan meminta AHY berdiri mendampinginya memukul gong. Pertanyaannya apa AHY akan dijadikan cawapres Jokowi.

Saya jawab bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan menetapkan Jokowi sebagai capres pada 2019 dengan perhitungan jauh ke depan, target 2024 sudah ada garis keturunan Soekarno kader PDIP yang sudah disiapkan sebagai estafet ikut pilpres 2024 berikutnya, tentunya hal mustahil Mega/PDIP memberikan ruang kepada pewaris SBY, itu pula yang menjelaskan adanya keinginan menetapkan JK kembali berpasangan dengan Jokowi bahkan ada juga wacana Prabowo diminta menjadi cawapres Jokowi, supaya pada tahun 2024 mereka sudah tua dan tidak lagi menjadi saingan bagi pewaris Bung Karno/ kader PDIPerjuangan.

Pertanyaan berikutnya jika AHY tidak mungkin jadi cawapres Jokowi, apakah mungkin Airlangga/Golkar, Muhaimin/PKB, Romi/PPP, Tengku Guru/Gubernur NTB, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantiyo atau Ketua MPR Zulkifli Hasan relativ masih usia muda (dibandingkan dgn usia JK) untuk dijadikan cawapres mendampingi Jokowi. Pada Pilpres 2014 Jusuf Kalla dipilih mendampingi Jokowi pada usia 72 tahun, terbukti sekarang JK tidak akan menjadi saingan bagi Jokowi pada pilpres 2019.

Pendapat saya semua kalkulasi politik dalam jangkauan 10 tahun kedepan sudah diperhitungkan secara matang bagi partai politik, terutama PDIPerjuangan tidak akan mencetak lawan berat bagi kadernya dalam laga pilpres 2024 mendatang, sehingga Megawati dan Jokowi sudah punya kesepakatan bulat, sehingga diawal Rakernas PDIP di Bali, Megawati langsung menyetujui mencalonkan kembali Jokowi sebagai capres 2019 setelah ketemu empat mata dulu di Jakarta dan siapa cawapres Jokowi sudah ada, adalah wajar jika yang dipersiapkan sebagai cawapres pendamping Jokowi adalah orang yang sangat setia sekaligus dipercaya oleh Megawati dengan tugas mempersiapkan jalan pada pemilu 2024 bagi kader PDIPerjuangan/pewaris Bung Karno, salah satu misalnya Budi Gunawan atau yang lain yang dianggap tidak akan menjadi batu sandungan bagi munculnya kader muda PDIP pada pilpres 5 tahun mendatang.

Jadi, untuk cawapres pendamping Jokowi sepertinya sudah close.

Pertanyaan berikutnya yang diutarakan kepada saya adalah kemungkinan berhadapannya kembali Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, seperti Pilpres 2014, saya jawab bahwa ketika itu Jokowi adalah Gubernur DKI dgn langkah terbatas bisa mengalahkan Prabowo, sekarang ini Jokowi adalah Presiden yang berkuasa, setiap waktu selalu mendapat cover berita dari media, dengan mobilitas yang tinggi berkeliling ke seantero Indonesia dengan pesawat ke Presiden ditambah dengan berbagai kegiatan pembagian sertifikat tanah, kartu kartu pintar, dana desa, membuat geraknya lebih luas dibandingkan ketika Pilpres 2014 ketika masih Gubernur DKI, sesungguhnya sangat berat bagi Prabowo untuk kembali bertarung seperti dulu, itu pula yang menjelaskan kenapa Prabowo sebagai ahli strategi militer berhitung cukup lama, walaupun kadernya Gerindra sudah mengkuyo kuyo agar Prabowo segera mendeklarasikan sikapnya sebagai capres. Prabowo jelas tidak mau terjadi kekalahan yang berulang untuk ketiga kalinya, sehingga akhir hidupnya ditutup sebagai the loser.

Poros Ketiga

Adakah cara untuk memenangkan laga pilpres, jika melihat hasil dari berbagai lembaga survei baik Jokowi maupun Prabowo belum melewati angka 50%, terutama Jokowi walaupun selalu sebagai pemenang survei angkanya hanya berkisar 35% – 45%, sebagai Presiden yang masih berkuasa dengan semua fasilitas dan kekuasaan ditangannya, angka tersebut menyatakan bahwa rakyat Indonesia masih butuh figur baru, caranya dengan membentuk poros ketiga.

Poros ketiga juga harus juga mempertimbangkan fakta sejarah perpolitikan di Indonesia.

Gus Dur bisa terpilih karena berada di bandul tengah sebagai seorang pluralis, nasionalis dan religius. Sementara Megawati dengan partai pemenang Pemilu tidak terpilih karena dianggap pada bandul kiri. Pada laga berikutnya Amin Rais kalah telak karena dianggap terlalu kekanan/sangat islami, itulah sejarah politik Indonesia dan itu juga yang menyebabkan SBY menang telak, dan kembali Mega kalah walaupun wakilnya NU.

Dengan fakta tersebut jika ada tokoh yang dicalonkan terlalu kiri atau terlalu kanan misalnya seperti Tuanku Guru Bajang atau Gatot Nurmantiyo karena selama ini menampilkan dirinya sebagai sangat Islami memang berat.

Yang harus dimunculkan adalah tokoh nasional dan juga mempunyai reputasi internasional yang dapat diterima di kalangan Islam kultural (NU) karena selalu berpihak kpd rakyat bawah (kebanyakan NU), begitu juga bisa diterima dikalangan Muhammadiyan karena tingkat kecerdasan, integritas dan kemampuannya. Begitu juga sebaliknya tokoh tersebut dapat diterima oleh kalangan Nasionalis Kulutural/Soekarnois, karena konsep dan rekam jejaknya secara terus menerus selalu berpihak kepada rakyat jelas kemandiriannya/ berdikari sangat kuat visi nasionalisnya.

Memang jarang tokoh tersebut, saya sependapat dengan Mardani Ali Sera petinggi PKS yang menyampaikan bahwa Rizal Ramli kuat visinya dan punya terobosan, saya kira Rizal Ramli adalah salah satu diantaranya tokoh, yang dapat diterima dari berbagai kalangan disamping sebagai seorang ahli ekonomi dunia tepatnya begawan ekonomi, sehingga dapat diharapkan bisa melakukan loncatan perkembangan ekonomi yang saat ini mangkrak nya pertumbuhan diangka 5%.

Perlu Mencari Pengalaman

Bagaimana dengan AHY saya kira baru akan matang ditahun 2024, karena belum pernah berpengalaman dibidang pemerintah sipil, belum pernah jadi Menteri ataupun belum menjadi Gubernur apalagi Walikota/Bupati, untuk hal itu perlu mencari/diberikan pengalaman terlebih dahulu dalam satu kementerian misalnya. Jika dipaksakan sangat riskan bagi Republik yang sangat besar ini dengan permasalahan yang sangat kompleks. (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.