Obsessionnews.com - Pemerintah tak berdaya menghadapi hantaman serangan siber hingga puncaknya menjebol Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Rapat kerja antara Menkominfo, BSSN dan pihak terkait di Komisi I DPR, Kamis (27/6), membuktikan pemerintah lempar handuk kalau tidak mau disebut keok. Tuntutan masyarakat meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya melalui petisi pada laman Change.org menguat. Pada Jumat (28/6) pukul 13.04 WIB, tuntutan yang dinisiasi FASEnet telah menerima dukungan sebesar 7.091 tanda tangan, jauh lebih besar dibanding kemarin siang sebanyak 1.819 tanda tangan. Baca juga: Ambyar! Kalah Quintrick (0-7) BAIS-TNI dan Kemenhub Juga Diretas, PDNs Tidak Standar ISO dan Tier? Menkominfo tidak mau menanggapi adanya petisi tersebut, dan meminta masyarakat menunggu waktu saja. Dalam rapat, Budi Arie juga bersikap defensif, dengan menyebut jebolnya data dilakukan oleh aktor non-negara dengan motif ekonomi, dan banyak pula negara-negara besar seperti AS pernah menjadi sasaran. Ketum Projo malah menganggap belum ada bukti soal kebocoran data dari kasus PDNS 2. "Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie selepas rapat kerja di kompleks parlemen, tadi malam. Peretas meminta tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar agar data kembali. Sementara serangan ransomware terhadap PDNS 2 membawa dampak kepada 239 instansi pengguna. Di antaranya, 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota. Baca juga: Buntut PDNS Jebol, Menkominfo Dituntut Mundur Budi Arie mengklasifikasikan serangan peretas ini dalam level "critical" dan "major". Tak ada solusi lain yang disampaikan untuk menggaransi persoalan perlindungan data bisa diatasi. Menteri Budi hanya menegaskan pemulihan penuh (full recovery) PDNS 2 bakal rampung pada Agustus mendatang. Sementara Ketua BSSN Hinsa Siburian memastikan data yang dibobol tidak bisa dipulihkan (recover). Hanya dua persen saja data dari PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya berhasil dicadangkan (back-up) ke Pusat Data Nasional yang berbasis di Batam. "Hanya sekitar 2 persen data dari PDNS 2 yang sudah tercadangkan di Pusat Data Nasional yang berlokasi di Batam," kata dia. Komisi I DPR mengeluhkan kinerja pemerintah terkait jebolnya data, yang sejatinya sering kali terjadi. Sorotan tajam diarahkan mengapa pemerintah tidak menyiapkan cadangan data. Rapat juga menyorot sikap Menkominfo-BSSN yang saling lempar bola, sehingga dianggap anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin tidak bertanggung jawab. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menganggap tidak adanya data cadangan bukan hanya menandakan buruknya tata kelola, tetapi kebodohan pemerintah. Politisi Golkar meminta pemerintah membentuk satgas terkait persoalan ini. "Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola pak, jadi masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satupun back up," kata Meutya. (Erwin)