Prattama
Jakarta-Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dinilai sebagai kebijakan pro rakyat dan sanggup memberikan jaminan kesehatan warga DKI Jakarta, ternyata pada prakteknya mengalami kendala. Hal ini diungkapkan Gubernur Joko Widodo yang mengatakan terdapat 3 permasalahan saat ini.
Permasalahan pertama adalah Rumah Sakit swasta terlalu berorientasi pada keuntungan sehingga dana KJS dirasa kurang. “Mungkin nanti dikalkulasi kembali kalo memang itu benar – benar kurang tapi sekali lagi kalo orientasinya keuntungan,” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat. Selasa 21/05/2013.
Permasalahan kedua adalah Premi KJS senilai Rp 23.000/bulan dianggap kurang dan sistem yang ada saat ini tidak bisa mengontrol mekanisme pembiayaan dengan baik. Dan yang terakhir adalah penggunaan sistem Indonesian Case Basic Groups (INA CBG`s), di mana peredaran obat yang digunakan telah diatur sehingga RS tidak bisa sembarangan menerima dan mengeluarkan obat. “Dulu kan RS mau dikasih obat apapun dibayar. Mau diputuskan tindakan medisnya pun dibayar. Kalo sekarang kan enggak bisa,” jelasnya.
Menanggapi permasalahan ini, Jokowi akan berpikir ulang mengenai perubahan anggaran KJS pada APBD dan harus berkoordinasi dengan DPRD mengingat setiap perubahan anggaran harus dirapatkan dengan dewan. “Nanti saya kan harus ngobrol dulu sama dewan,” katanya.
Namun Jokowi juga mengungkapkan ingin merubah sistem yang ada saat ini agar nantinya setiap permasalahan tidak membebani APBD.
Untuk diketahui, sebanyak 16 RS mengundurkan diri sebagai mitra KJS karena premi yang dibayar pemprov kurang, sementara pasien membludak. Ke 16 RS tersebut adalah. Rumah Sakit Thamrin, Rumah Sakit Admira, Rumah Sakit Bunda Suci, Rumah Sakit Mulya Sari, Rumah Sakit Satya Negara, Rumah Sakit Paru Firdaus, Rumah Sakit Islam Sukapura, Rumah Sakit Husada, Rumah Sakit Sumber Waras, Rumah Sakit Suka Mulya, Rumah Sakit Port Medical, Rumah Sakit Puri Mandiri Kedoya, Rumah Sakit Tria Dipa, Rumah Sakit JMC, Rumah Sakit Mediros dan Rumah Sakit Restu Mulya.
