Minggu, 5 Februari 23

Soal Kunker Fiktif, Fraksi PDI-P Sebut BPK Salah Persepsi

Soal Kunker Fiktif, Fraksi PDI-P Sebut BPK Salah Persepsi

Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) di DPR RI Hendrawan Supratikno mengaku ada kesalahan persepsi dengan Badan Pemeriksa Keuangan ‎(BPK) soal laporan kunjungan kerja anggota DPR, yang dikabarkan fiktif.

Menurut Hendrawan, selam‎a ini anggota DPR hanya diminta untuk melaporkan kegiatan dari hasil kunjungan ke daerah. Sementara BPK, menganggap laporan itu dalam bentuk anggaran bukan kegiatan.

“Di situlah salah persepsi terjadi. Karena anggota DPR mengikuti aturan yang berlaku makanya laporan itu dibuat per kegiatan. Sementara BPK mengiranya berdasarkan anggaran dengan sistem pork barel seperti di Amerika (Serikat),” Ujar Hendrawan di DPR, Selasa (17/5/2016).

Laporan keuangan memang tidak dilaporkan oleh anggota DPR dalam setiap kunjungan kerja. Menurut Hendrawan, jika laporan dibuat berdasarkan anggaran, maka Sekretariat Jenderal DPR kesulitan, karena jumlahnya terlalu banyak.

“Masalah ini aslinya sudah selesai, karena laporan kunker yang dibuat anggota DPR sudah sesuai aturan. Sistem pelaporan yang digunakan saat ini namanya lamsam, yakni pelaporan secara gelondongan. Tinggal yang belum lengkap dilengkapi saja,” kata Hendrawan.

Dengan begitu, ia merasa selama ini laporan anggota DPR selama ini sudah benar. Adapun bila ada hal-hal lain yang dianggap melanggar hukum, ia menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK menemukan adanya dugaan kunker fiktif yang dilakukan sejumlah anggota fraksi di DPR. Kunker fiktif itu diperkirakan merugikan negara hingga Rp 945,4 miliar. KPK pun akan mengusut masalah tersebut jika menerima hasil audit BPK.

Fakta potensi kerugian negara terkait hasil audit BPK itu terungkap melalui surat Fraksi PDI Perjuangan kepada anggotanya yang beredar di kalangan awak media.

Surat bernomor 104/F-PDIP/DPR-RI/V/2016 tersebut, merupakan tindak lanjut dari surat Sekretariat Jenderal DPR RI kepada semua fraksi partai di parlemen, yang meragukan kkunjungan kerja perseorangan anggota dewan, dalam melaksanakan tugasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.