Minggu, 25 Oktober 20

Soal Kisruh ISL, DPR Desak Menpora Jangan Tunda Kompetisi

Soal Kisruh ISL, DPR Desak Menpora Jangan Tunda Kompetisi

Jakarta, Obsesionnews – Komisi X DPR RI yang membidangi masalah olahraga mempertanyakan sikap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang mencabut rekomendasi penundaan kick-off kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2015 sehingga menyebabkan adanya sanksi pembekuan PSSI oleh FIFA karena dianggap adanya intervensi oleh Pemerintah. Akibatnya, penyelenggaraan Lisga Super Indonesia (LSI) atau ISL 2015 terancam kisruh.

“Masalah Liga ISL dan Pajak tidak boleh dicampuradukan, karena berbeda jalurnya,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, HM Ridwan Hisjam, kepada Obsessionnews, Minggu (22/2/2015). Sebagaimana diberitakan, rekomendasi ISL 2015 tidak dikeluarkan Menpora karena tidak adanya izin dari Badan Olah raga Profesional Indonesia (BOPI) lantaran  belum rampungnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT Liga Indonesia yang masih menunggak pajaknya.

Terhadap hal ini,  Ridwan Hisjam meminta BOPI tidak mencampuradukkan masalah Olahraga (ISL) dengan masalah ekonomi, karena Pajak itu penyelesaiannya oleh Kantor Pajak dan ada aturan mainnya apabila ada Perusahaan yang menunggak Pajak. “Apabila ada PT yang menunggak pajak bukan berarti USAHA-nya tidak boleh berjalan, PT tersebut akan berhenti usahanya apabila sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan,” tutur Anggota DPR dari Dapil Jatim V Malang Raya.

Jadi, tegas Ridwan, Pemerintah harus bijaksana melihat masalah Perusahaan-perusahaan klub Sepakbola yang belum membayar Pajak, karena pertandingan sepakbola ISL itu merupakan USAHA dari Perusahaan klub. Ia pun mencontohkan, banyak Perusahaan kecil/menengah/besar yang punya masalah PAJAK tetap saja diperbolehkan ikut TENDER atau tetap bisa berproduksi atau tetap bisa bekerja di bidang Service dan lain-lain

“Selama Perusahaan klub itu tidak dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri  maka tidak boleh dihalangi untukl tetap USAHA. Jadi kami meminta kepada Pemerintah untuk tidak menghalangi USAHA (pertandingan) dari klub-klub untuk melaksanakan pertandingan. Biarlah management Perusahaan klub berhubungan dengan Kantor Pajak untuk menyelesaikan masalahnya sesuai peraturan Pajak yang berlaku sampai ke Pengadilan Pajak,” tegas Pimpinan Komisi X DPR.

“Sedangkan pertandingan tetap berjalan, karena pertandingan (usaha) ini merupakan usaha untuk mendapatkan hasil yang akan dipakai untuk biaya-biaya/honor dan lain-lain. Ekonomi Indonesia akan berputar apabila ISL ini dilaksanakan karena cukup banyak yang tergantung pada Usaha ini. Pertandingan ISL membawa dampak positif kepada perekonomian nasional,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya juga mendesak Menpora untuk segera mencabut rekomendasi penundaan kickoff kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) 2015 tersebut. Selain melanggar kesimpulan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X pada 5 Februari lalu, tindakan Menpora menunda Kickoff ISL membuat sepak bola Indonesia berada dalam bayang-bayang sanksi Federasi Sepak bola Dunia (FIFA) seperti tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada PSSI tertanggal 19 Februari 2015.

“Mendesak Menpora RI dan BOPI untuk mencabut rekomendasi penundaan kickoff ISL 2015 karena hal ini dipastikan akan menyebabkan turunnya sanksi pembekuan PSSI oleh FIFA, karena dianggap adanya intervensi oleh Pemerintah,’ kata Teuku Riefky Harsya dalam rilis yang diterima wartawan, Jumat (20/2/2015) malam.

Lanjutnya, jika sanksi pembekuan terhadap PSSI itu diberlakukan oleh FIFA maka menjadi petaka bagi sepak bola tanah air dimana Indonesia tidak bisa berpartsipasi pada penyelengaran event-event internasional yang akan dihelat dalam waktu dekat ini.

“Kerugian dari sanksi skorsing FIFA tidak hanya berdampak terhadap pembekuan PSSI tetapi juga akan dirasakan langsung kepada pembinaan atlet, kerugian sponsor, kekecewaan jutaan suporter, dan terganggunya partisipasi Timnas PSSI pada event-event internasional dalam waktu dekat seperti SEA Games 2015 di Singapura, dan AFF 2016 di Filipina-Myanmar,” ujarnya.

Terkait permintaan BOPI yang meminta klub-klub ISL melunasi tunggakan gaji, menyertakan dokumen kontrak kerja, NPWP pemain dan klub, politisi muda Demokrat Dapil Aceh ini mengatakan hal itu bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunda kickoff ISL. Namun, sangat tidak tepat jika diterapkan paksa mengingat waktu kickoff ISL sudah ditentukan.

“Hal ini terkesan memang disengaja oleh pemerintah agar FIFA menjatuhkan sanksi pembekuan kepada PSSI. Seharusnya, kebijakan ini tidak dikeluarkan mendadak, dua minggu menjelang kickoff ISL 2015 dan diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh cabang olahraga di Indonesia, tidak tebang pilih hanya di sepakbola saja,” ungkapnya.

“Saya sudah dihubungi mayoritas fraksi yang ada di Komisi X untuk mengingatkan Menpora RI agar tidak melanggar kesepakatan rapat kerja tanggal 5 Februari 2015, yang salah satu poin keputusannya adalah mendesak Menpora RI dan PSSI agar langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan tidak akan berdampak terhadap kemunduran sepakbola nasional,” paparnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.