Selasa, 14 Juli 20

Soal Keputusan Kemenkumham, Ical dan Agung Bertolak Belakang

Soal Keputusan Kemenkumham, Ical dan Agung Bertolak Belakang

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan keputusan terkait konflik di internal tubuh Partai Golkar yakni dengan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik itu kepada Mahkamah Partai. Namun menanggapi itu, Ketua Umum Golkar versi Musyawarah Nasional di Bali, Aburizal Bakrie merasa keberatan atas keputusan tersebut.

Menurutnya, keputusan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kubu Ical. Mestinya kata Ical, Kemenkumham memberikan keputusan lebih dari itu, yakni dengan mengesankan kepengurusan Partai Golkar sesuai dengan hasil Munas di Bali.
“Kita harapakan lebih dari itu. Kita harapakan Munas Bali dapat disahkan,” ujar Ical, di Jakarta, Selasa (15/12/2014).

Ical sendiri mengatakan, selama ini sudah melaksanakan apa yang menjadi keinginan dari Kemenkumham yaitu dengan mengajak kepada kubu Agung Laksono untuk islah melalui tim mediasi yang dibentuk oleh Mahkamah Partai. Namun, ia mengaku cara itu tidak bisa diselesaikan lantaran kedua kubu tidak mencapai kesepakatan.

Apabila langkah ini belum bisa dilakukan, maka Ical menyatakan siap berperkara dengan Agung Laksono di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan. Lantara ia yakin, Munas Golkar yang diselenggarakan oleh Agung di Jakarta tidak sah alias inkonstitusional.

“Kami siap berdiskusi dalam Mahkamah Partai. Namun, kalau tidak ada penyelesaian kami pun siap ke pengadilan,” tegasnya.

Sebaliknya, ‎menanggapi keputusan Kemenkumham itu, Agung Laksono justru merasa puas. Meski belum ada keputusan secara pasti, kata Agung secara tidak langsung Kemenkumham sudah mengakui dan Munas Golkar di Jakarta. Sebab laporan yang yang ia kirim sudah diterima dan Kemenkumham menyerahkan sepenuhnya ke internal partai.

“Terhadap surat Menkumham, saya apresiasi pemerintah dengan cepat merespons surat permohonan kami meskipun dinyatakan belum dapat menindaklanjuti karena masih ada permasalahan internal kepengurusan Partai Golkar,” ujar Agung, melalui siaran presnya, Selasa (15/12/2014).

Dengan demikian, kata Agung masyarakat sudah bisa memberikan penilaian bahwa Munas Golkar di Jakarta sah, tidak melanggar konstitusi. “Surat yang kami terima ini menunjukkan pemerintah sudah mengakui kami, hanya keputusuan pengesahannya saja yang ditunda,” jelasnya. (Abn)

 

Related posts