Rabu, 5 Agustus 20

Soal Kapolri, Anggota DPR Bingung dengan ‘Jurus Mabuk’ Presiden

Soal Kapolri, Anggota DPR Bingung dengan ‘Jurus Mabuk’ Presiden

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, mengaku binggung dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam soal proses penggantian calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) sekarang ini.

Sejujurnya kita di DPR juga bingung dg jurus dewa mabok presiden. Karena yang minta persetujuan DPR kan dia sendiri untuk memberhentikan Sutarman dan mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. Tapi setelah Paripurna DPR memberi persetujuan, ternyata presiden memutuskan hanya memberhentikan Sutarman. Sementara pelantikan Kapolrinya sendiri ditunda,” aku Bambang kepada Obsession News, Minggu (18/1/2015).

“Lebih kacau lagi tiba-tiba dia mengangkat Plt Kapolri tanpa persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor  2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 5,” tambahnya.

Seharusnya, tutur Bambang, Presiden menjalankan dulu keputusan DPR sesuai permintaannya sendiri, yakni memberhentikan Sutarman dan melantik Budi Gunawan. Lalu, lanjutnya, karena adanya masalah hukum terhadap Kapolri, presiden bisa memberi yang berasngkutan cuti tanpa tangggungan hingga masalah hukumnya selesai.

“Dengan demikian maka sesuai ketentuan dan UU Polri, Wakapolri Bachrodin Haiti otomatis menjalankan tugas sehari-hari yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Kapolri,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Kalau sekarang presiden mengangkat Plt Kapolri, menurut Bambang, maka mau tidak mau harus mengkikuti mekanisme yang telah diatur dalam UU. Yakni, minta persetujuan DPR. “Tidak cukup hanya pimpinan DPR yang menyatakan persetujuan. Karena sesuai UU MD3 pimpinan DPR hanya juru bicara parlemen. Sehingga, persetujuan DPR harus melewati sidang paripurna, apakah DPR menerima atau menolak surat presiden terkait pengangkatan Plt Kapolri tersebut. Komisi III DPR sendiri akan menggelar rapat pleno anggota pada Senin (17/1) besok untuk menentukan sikap,” jelas Vokalis DPR ini.

Ia pun menyebutkan, UU Nomor 2 tahun 2008 pasal 11 ayat 5 “Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Bambang mengatakan, secara pribadi dirinya mengapresiasi keputusan Presiden sebagai jalan tengah serta mendukung penunjukan Komjen Pol Bachrodin Haiti sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kapolri karena yang bersangkutan termasuk perwira Polri yang bagus. “Namun menurut saya, semua pihak juga harus menghormarti aturan Undang Undang dan mekanisme yang ada dan harus dilalui di DPR,” papar Bendahara DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie ini.

Jokowi Sudah Benar
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Jakarta, Siswono Yudohusodo menilai, Jokowi sudah melalui prosedur yang benar saat mengajukan Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, Jokowi sudah meminta rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan lembaga tersebut pun sudah memeriksa rekam jejak BG.

“Presiden sudah menerima usulan dari Kompolnas empat orang, di antaranya ada Pak Budi, dia tahu prestasinya di tiap pendidikan juara, akhirnya dipercaya untuk memimpin Lembaga Pendidikan Polri. Jadi tak ada yang salah dengan Pak Jokowi,” tandasnya, Kamis (15/1).

Komisi III DPR RI pun menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan), dan sudah mengklarifikasi ke BG soal tuduhan kepemilikan rekening gendut dan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya Kepala Lemdiklat Polri yang Mantan Ajudan Presiden Megawati itu pun lolos, dan sehari berikutnya lolos pula di sidang paripurna DPR.

Demikian juga, KPK sudah bekerja sesuai undang-undang serta berhak menetapkan status tersangka pada BG, meski status jdenral bintang tiga polisi tersebut adalah calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden. “KPK sesuai dengan kewenangannya meneliti orang per orang dan menemukan ada indikasi kalau ada yang menyimpang sehingga ditetapkan sebagai tersangka. KPK sudah lakukan tugasnya dengan baik,” jelas Siswono. (Ars)

Related posts