Selasa, 28 September 21

Soal Hambalang, Keluarga Mallarangeng Tuding Kemenkeu Ikut Tanggungjawab

Soal Hambalang, Keluarga Mallarangeng Tuding Kemenkeu Ikut Tanggungjawab

Rizal Mallarangeng. (ist)

 

Hasan S

Jakarta – Juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng menyatakan keberatan dengan pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati yang melimpahkan kesalahan tunggal proyek Hambalang kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Padahal Kata Rizal, Kementerian Keuangan juga patut dimintai pertangungg jawaban oleh KPK. Rizal mengatakan salah satu hal yang bisa bisa dimintai pertanggung jawaban adalah soal adanya dugaan penyimpangan dalam proses pencarian dana Hambalang senilai Rp2,5 triliun.

“Tanggung jawab Kemenpora ada, akan tetapi ada tanggung jawab Kemenkeu mengapa terjadi penyimpangan pada pencairan, tidak ada tanda tangan Menteri ko,” kata Rizal di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Dia menuding penyimpangan proses pencairan dana Hambalang sengaja dilakukan Kemenkeu untuk menguntungkan pihak kontraktor dan subkontraktor. “Apakah untuk menguntungkan orang yang korupsi di proyek Hambalang yaitu kontraktor dan subkontraktor, maka terjadi kerugian negara,” katanya.

Pada pemeriksaan, Senin (8/4/2013) kemarin, Anny kembali menyatakan bahwa Kemenpora merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran proyek Hambalang. Sementara kewenangan Kemenkeu, menurut Anny, hanya sebatas mengesahkan dokumen terkait anggaran yang diajukan Kemenpora.

“Urusan anggaran alokasi bukan kewenangan Kemenkeu, itu diputuskan lembaga yang bersangkutan. Disampaikan Kemenpora ke Kemenkeu dengan lampiran (persetujuan) komisi terkait (di DPR). Tugas Kemenkeu hanya memproses dokumen yang diserahkan oleh Kemenpora,” kata Anny seusai diperiksa KPK.

Anny juga menegaskan, Kemenkeu tidak terlibat dalam pembahasan alokasi anggaran. Hal itu, kata Anny, disebabkan alokasi anggaran menjadi tanggung jawab Kementerian yang bersangkutan. “Alokasi anggaran tetap tanggung jawab kementerian bersangkutan. Kedua, untuk APBN 2010, alokasinya sama dengan APBNP 2010. Untuk tahun pertama Rp 275 miliar, tidak ada perubahan. Kalaupun ada revisi, itu revisi volume pekerjaan bertambah,” kata Anny.

KPK memeriksa Anny karena mantan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu ini dianggap tahu soal anggaran proyek Hambalang. Saat pembahasan anggaran proyek Hambalang, sekitar 2010, Anny masih menempati jabatan tersebut. (rud)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.