Minggu, 26 Juni 22

Soal Deklarasi Wiranto-HT, Frekuensi Milik Publik Terganggu Kepentingan Politik

Rapiudin
Jakarta– Siaran langsung deklarasi calon presiden-calon wakil presiden Wiranto – Harry Tanoesoedibjo, Senin, 1 Juli 2013 di stasiun televisi RCTI menuai kritik berbagai kalangan.  Stasiun televisi milik  Harry Tanoe dibawah bendera MNC Group itu dinilai telah menggunakan frekuensi milik publik untuk  kepentingan kelompok atau kepentingan politik tertentu.

Mantan presenter RCTI Teguh Juwarno meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menggunakan kewenangannya terkait penggunaan televisi RCTI menyiarkan langsung deklarasi tersebut.  Sebab, dalam konteks tersebut terjadi pengguaan frekuensi milik public untuk kepentingan kelompok atau politik tertentu.

“Kita percayakan KPI untuk menggunakan kewenangannya, apakah terjadi pelanggaran terhadap ranah publik atau tidak, karena Harry Tanoe itu punya grup MNC. KPI harus tegas,” tandas politisi PAN ini.

Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan perlunya aturan media dalam UU Pilpres terkait majunya pemilik media massa pada Pilpres 2014. Sebab itu, ia mengusulkan perlunya UU Pilpres direvisi yang terkait dengan pengaturan media. Yang jelas, pemilik media massa yang maju menjadi bakal capres atau cawapres tidak boleh memanfaatkan medianya untuk kepentingan politik.

Sebelumnya, Corporate Secretary grup MNC, Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya dalam hal ini RCTI melakukan salah satu fungsi media yaitu mengakomodir kegiatan dan kepentingan publik. Menurutnya, masyarakat berhak untuk tahu siapa saja calon pemimpin mereka, termasuk rekam jejak mereka.

“Pencapresan untuk kepentingan publik juga, jadi tidak ada masalah kalau kita mau mempublikasikannya,” ujarnya.

Dia menilai tak akan ada persoalan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Alasannya, karena tidak ada pelanggaran regulasi.

Lantas, apa reaksi KPI?
Komisioner KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayat menyebut hak penyiaran harus digunakan untuk kepentingan umum. Pendeknya, lembaga penyiaran tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan satu kelompok saja, tetapi memberikan kesempatan yang sama kepada pihak lain.

Karena itu, perlu adanya pengaturan terhadap lembaga penyaiaran terutama yang berkaitan dengan partai politik. Sebab, sosialisasi yang dilakukan lewat televise bisa jasa bernuansa kampanye. Untuk itu, perlu kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penegakan aturan tersebut.

Dadang menambahkan, KPI masih belum menyimpulkan apakah deklarasi itu termasuk pelanggaran atau tidak. Lembaga negara independen itu akan melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan atau tindakan.

Dalam UU No 32  Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan tentang fungsi, tugas, wewenang,dan kewajibannya. Dalam pasal 8 ayat 2 poin C disebutkan dalam menjalankan fungsinya KPI mengawasi pelaksanan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program  Siaran (P3SPS). Pada poin D di pasal dan ayat yang sama disebutkan KPI memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan P3SPS.

Dalam ayat 3 poin D pada pasal yang sama disebutkan KPI memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Berikutnya,  pada poin E disebutkan KPI menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.